JOGJAOKE.COM, Jogja – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) menggelar aksi unik bertajuk tapa pepe di Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin (22/6/2026).
Di bawah terik matahari, mereka duduk berjam-jam sebagai simbol penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Aksi ini menyedot perhatian masyarakat karena memadukan tradisi budaya Jawa dengan gerakan penyampaian kritik terhadap kebijakan publik.
Koordinator aksi, Ahsan Taqwim, mengatakan pemilihan metode tapa pepe bukan sekadar aksi simbolik.
“Tradisi ini sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono II dan III menjadi cara rakyat kecil menyampaikan keluhan kepada penguasa. Kami ingin menghidupkan kembali nilai itu sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai,” ujarnya.
Ia menegaskan aksi tersebut merupakan ajakan agar pemerintah lebih terbuka mendengar suara masyarakat.
Aksi diikuti kader IMM dan IPM dari berbagai kampus, seperti UMY, UAD, UNY, UGM, Universitas Cokroaminoto, hingga UPN Veteran Yogyakarta.
Dalam kesempatan itu, massa menyampaikan lima tuntutan utama yang dinilai berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi, demokrasi, hingga tata kelola pemerintahan.
“Kami berharap suara ini menjadi bahan evaluasi pemerintah demi kepentingan rakyat,” kata Ahsan.
Tuntutan pertama adalah evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa meminta pemerintah mengkaji ulang regulasi, tata kelola, mekanisme pelaksanaan, hingga distribusi program tersebut.
“Program yang menggunakan anggaran besar harus benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegas Ahsan.
Mereka juga meminta peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar lebih efektif dan sesuai prioritas kebutuhan publik.
Selain itu, massa aksi menyoroti penempatan aparat militer di sektor sipil. Mereka menilai pemisahan fungsi sipil dan militer harus tetap dijaga sebagai bagian dari prinsip demokrasi.
“Kami ingin tata kelola pemerintahan berjalan sesuai koridor demokrasi dan supremasi sipil,” ungkap Ahsan di hadapan peserta aksi.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah menata ulang prioritas APBN dengan memperbesar anggaran pendidikan, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial.
Mereka turut mendorong reformasi ekonomi yang lebih berkeadilan melalui kebijakan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memperkuat nilai tukar rupiah.
“Kebijakan ekonomi harus berpihak kepada masyarakat luas, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan,” ujarnya.
Pada tuntutan terakhir, massa meminta penguatan demokrasi dan ruang partisipasi publik.
Mereka berharap pemerintah menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat secara damai, termasuk di media sosial, serta membuka ruang pelibatan publik dalam penyusunan hingga pengawasan kebijakan.
“Partisipasi masyarakat adalah fondasi pembangunan bangsa. Kami berharap pemerintah mendengar dan menjadikan aspirasi ini sebagai bahan evaluasi,” pungkas Ahsan.
Sepanjang aksi berlangsung, demonstrasi berjalan tertib, damai, dan mendapat perhatian warga yang melintas di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.(WAW)
