JOGJAOKE.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Perum Bulog untuk mempercepat dan memperluas distribusi minyak goreng ke kawasan Indonesia Timur. Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai langkah pemerintah dalam menjaga pemerataan harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi lebih kompleks.
“Dari Bulog tadi juga kami minta untuk penyaluran daripada minyak gorengnya dipercepat, diperbanyak, dan Indonesia Timur ya, khususnya Papua, walaupun itu kita sama-sama memahami transportasinya sulit tetapi tetap harus dimaksimalkan,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Tomsi menjelaskan, berdasarkan pemetaan distribusi saat ini, kawasan Indonesia Timur yang mencakup Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua telah memperoleh alokasi minyak goreng Minyakita sebesar 6.115 kiloliter. Namun, realisasi penyalurannya baru mencapai sekitar 65 persen atau setara 4.025 kiloliter. Karena itu, ia meminta proses pengadaan dan distribusi dari pihak pemasok terus dipercepat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal di berbagai daerah.
Ia menambahkan bahwa tingginya ongkos logistik akibat kondisi geografis wilayah kepulauan kerap memicu kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Oleh sebab itu, menurutnya, forum pengendalian inflasi harus lebih fokus membahas wilayah-wilayah dengan lonjakan harga yang signifikan agar solusi dapat segera diterapkan secara tepat sasaran.
“Oleh sebab itu, seluruh paparan narasumber ya kami minta untuk fokus dan bisa dipercepat sehingga nantinya ada waktu untuk daerah-daerah yang kita nilai kenaikannya cukup ekstrem untuk kita bisa tanyakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tomsi berharap forum evaluasi mingguan pengendalian inflasi yang berlangsung beberapa kali ini dapat terus dioptimalkan sebagai ruang koordinasi yang lebih efektif. Hal ini terutama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan akar persoalan inflasi secara spesifik.
“Sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut kita perlu mengefektifkan waktu di mana hal-hal yang pokok, penting atau yang naik atau yang menjadikan hal-hal yang akan menyebabkan kenaikan yang kita prediksi di masa depan akan menyebabkan harga-harga itu naik, itu saja yang kita bahas,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Pelaksana Harian Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Kelik Budiana.
Selain itu, turut hadir secara virtual yakni Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra, Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog Muhammad Wawan Hidayanto, serta pihak terkait lainnya.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
