JOGJAOKE.COM, Jogja – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) justru diwarnai kritik tajam terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi.
Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Bagus Anwar Hidayatulloh, menyoroti wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang berencana menutup program studi (prodi) yang dianggap tak relevan dengan kebutuhan industri.
“Ini momentum refleksi, bukan sekadar seremoni,” tegas Bagus.
Menurutnya, kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar soal orientasi pendidikan tinggi.
Ia menilai, jika kampus hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, maka makna pendidikan akan menyempit.
“Apakah perguruan tinggi hanya menjadi pemasok tenaga kerja industri?” ujarnya. “Kalau iya, itu penyederhanaan fungsi yang berbahaya.”
Bagus menjelaskan, secara normatif pendidikan tinggi di Indonesia memiliki beragam bentuk, mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, hingga politeknik dan akademi.
Masing-masing punya karakter dan tujuan berbeda.
“Universitas dan institut mengembangkan ilmu pengetahuan secara luas, sementara vokasi memang lebih dekat dengan kebutuhan praktis,” katanya.
Ia menolak penggunaan satu indikator tunggal berupa relevansi industri untuk menilai seluruh prodi.
Bagus menegaskan, pendidikan tinggi memiliki tiga pilar utama.
“Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak bisa direduksi hanya jadi kepentingan industri,” ujarnya.
Ia mencontohkan filsafat yang kerap dianggap tak relevan.
“Padahal filsafat membentuk nalar kritis, etika, dan logika—itu fondasi semua ilmu.”
Lebih jauh, Bagus mengingatkan risiko kebijakan yang terlalu tunduk pada pasar.
“Kalau pendidikan hanya mengikuti tren industri, kita akan selalu tertinggal,” katanya.
Ia mendorong pemerintah melakukan pemetaan dan diferensiasi antarperguruan tinggi.
“Prodi keilmuan harus dilindungi, vokasi diperkuat. Pendidikan tinggi bukan pabrik tenaga kerja, tapi fondasi peradaban,” pungkasnya.(waw)
