JOGJAOKE.COM, Sleman – Krisis energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran serius terhadap ketahanan energi nasional.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Dr. Bhenu Artha, menegaskan bahwa persoalan energi tidak bisa lagi dilihat semata dari sisi ekonomi.
“Ketahanan energi harus dipandang sebagai isu kemanusiaan, bukan sekadar angka statistik,” ujarnya.
Bhenu menjelaskan, potensi gangguan pada jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga minyak mentah dunia hingga melampaui US$150 per barel.
Dampaknya, kata dia, akan langsung dirasakan masyarakat.
“Kenaikan harga energi akan berimbas pada harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng, sehingga daya beli masyarakat makin tertekan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dari Timur Tengah.
“Sekitar 70 persen bahan baku energi kita masih bergantung dari kawasan tersebut, sehingga sangat rentan terganggu jika konflik meningkat,” jelas Bhenu.
Ia menambahkan, jalur distribusi yang sama juga dilalui 24 persen amonia dunia.
“Jika terganggu, biaya pupuk naik dan harga pangan ikut terdorong,” katanya.
Dalam aspek kebijakan, Bhenu menilai distribusi subsidi energi masih belum tepat sasaran.
“Lebih dari 90 persen subsidi BBM justru dinikmati pemilik kendaraan pribadi, sementara angkutan umum kurang dari 5 persen,” tegasnya.
Ia mendorong reformasi subsidi berbasis data digital.
“Subsidi harus diarahkan kepada nelayan, UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih adil,” tambahnya.
Bhenu juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi terbarukan dan efisiensi energi nasional.
“Ketergantungan pada energi fosil membuat kedaulatan energi kita rapuh,” katanya.
Ia menyarankan langkah jangka pendek seperti WFH dan penguatan transportasi umum.
“Ketahanan energi sejati adalah ketika masyarakat tidak lagi khawatir terhadap kebutuhan dasar akibat gejolak global,” pungkasnya. (Andriyani)
