JOGJAOKE.COM, Palembang – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Stakeholder dan Skema Pendanaan Alternatif dalam Mendukung Kegiatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumsel, yang digelar di Meeting Room Hotel Santika, Rabu (01/04/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor di Sumatera Selatan.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki peran penting dari sisi ekologis, sosial, dan ekonomi, terutama sebagai pelindung wilayah pesisir dari abrasi serta sebagai penyerap karbon dalam mitigasi perubahan iklim.
“Mangrove tidak hanya melindungi wilayah pesisir, tetapi juga menjadi penopang kehidupan masyarakat serta berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim,” ujar Edward Candra.
Ia menjelaskan, luas mangrove di Sumatera Selatan mencapai 173.114 hektare berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2024, atau sekitar 28 persen dari total mangrove di Pulau Sumatera, dengan tren yang terus menunjukkan perbaikan.
Meski demikian, lanjutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan mangrove, seperti alih fungsi lahan, tekanan ekonomi masyarakat pesisir, serta keterbatasan pendanaan yang berkelanjutan.
Menurutnya, FGD ini menjadi forum penting tidak hanya untuk berdiskusi, tetapi juga untuk membangun fondasi penguatan kelembagaan serta merumuskan skema pendanaan alternatif yang tepat guna mendukung program pelestarian mangrove.
“KKMD Provinsi Sumsel memiliki peran strategis sebagai wadah kolaborasi multipihak dalam mengintegrasikan kepentingan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Sekda mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, mendorong inovasi pembiayaan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove, sebelum akhirnya secara resmi membuka kegiatan FGD dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, H. Koimurin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan mangrove di Sumsel sekaligus menggerakkan kolaborasi multipihak.
“FGD ini juga menjadi wadah untuk mengkaji berbagai solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan mangrove, termasuk dari aspek teknis, kelembagaan, hingga pendanaan,” katanya.
Adapun peserta kegiatan terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, organisasi nonpemerintah (NGO), akademisi, serta masyarakat pegiat mangrove yang tergabung dalam KKMD.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat tersusun pemetaan stakeholder serta skema pendanaan alternatif yang mampu mendukung pelaksanaan program KKMD secara berkelanjutan di Sumatera Selatan.
Sumber : Adpim Sumsel
