Ketum SMSI Angkat Isu Verifikasi Media dan UKW dalam Rapimnas di Jakarta

Senin, 9 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Ketua Umum SMSI Firdaus menyoroti kebijakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers yang menurutnya cukup memberatkan bagi media kecil.

Hal tersebut diungkapkan Firdaus dalam Rapimnas SMSI dan hut SMSI ke 9 tahun di Milenium hotel Jakarta, 6-7 Maret 2027.Ia menyebut banyak pemerintah daerah hanya bersedia bekerja sama dengan media yang telah terverifikasi Dewan Pers, sehingga menyulitkan media kecil untuk bertahan hidup.

“Banyak anggota kami merasa seperti ‘dibom’ dengan kebijakan verifikasi itu karena bisa mematikan keberlangsungan hidup media kecil,” ujar Firdaus.Menurut Firdaus, yang lebih penting adalah menjaga kemerdekaan pers, bukan sekadar menambah beban administratif bagi perusahaan media.

“Yang lebih esensial adalah kemerdekaan pers. Jangan sampai kemerdekaan itu justru dibatasi oleh rezim administrasi,” tegasnya.Ia juga menyinggung persoalan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Menurutnya, sebagian besar media anggota SMSI memiliki wartawan dengan jenjang kompetensi utama, namun organisasi tersebut belum diberi kewenangan sebagai lembaga pelaksana UKW.

“Kami tidak diberi otoritas UKW, tetapi ada lembaga lain dengan sumber daya terbatas yang menjadi lembaga uji. Pengujinya sering meminjam anggota SMSI, yang diuji juga anggota SMSI, bahkan biayanya sering ditanggung anggota kami,” ujarnya.

Rapimnas tersebut dihadiri para Ketua SMSI provinsi dari seluruh Indonesia, serta sejumlah tokoh pers nasional dan pimpinan organisasi pers.Dari Dewan Pers hadir Ketua Dewan Pers. Prof Komaruddin Hidayat, bersama tiga anggota Dewan Pers lainnya, yakni Yogi Hadi Ismanto SH MH (Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers),
Rosarita Niken Widiastuti (Ketua Komisi Kemitraan Hubungan Antar Lembaga dan Infrastuktur Organisasi), dan Dahlan Dahi (Ketua Komisi Digital dan Sustainability)

Kemudian tamu undangan yang hadir dari Konstituen Dewan Pers, antara lain Bambang Santodo, (Ketua Umum ATVLI), Ahmad Munir (Ketua Umum PWI), Elin Y Kristanti (Direktur Eksekutif AMSI), Sopian (Koordinator PFI Pusat), dan Wilson Lumi (Wakil Ketua Bid. Organisasi SPS)

Sementara dari jajaran Dewan Pembina SMSI, tampak hadir Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH., MH., CREL selaku ketua dan Mayjen (Purn) Joko Warsito, S.Ip sebagai wakil ketua. Dari Dewan Pakar SMSI hadir Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E (ketua) dan Prof. Dr. Drs. H. Henri Subiakto, SH., MSi (wakil ketua). Hadir juga Ketua Forum Pemred SMSI, Theodorus Dar Edi Yoga.(*)

Berita Terkait

Kasatgas Tito Karnavian: Hibah Rp287 Miliar Bukti Nyata Gotong Royong Antar Daerah
Mendagri Tito Karnavian: Inflasi Berkaitan Langsung dengan Stabilitas Negara, Peran TNI Krusial
Ketum TP PKK Minta Papua Selatan Segera Lakukan Registrasi Posyandu untuk Penguatan Layanan Dasar
Wamendagri Bima Arya Dorong Optimalisasi PAD dan Pengawalan PSN dalam RKPD Jawa Tengah 2027
Wamendagri Akhmad Wiyagus: Kesehatan Masyarakat Papua Harus Jadi Program Prioritas Daerah
Mendagri Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor dalam Pembangunan Perumahan di Papua
Tinjau Perumahan di Sorong, Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kebijakan Gratis PBG Hanya untuk MBR
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pemda Papua Pegunungan Selaraskan Program dengan Prioritas Nasional

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 22:02 WIB

Kasatgas Tito Karnavian: Hibah Rp287 Miliar Bukti Nyata Gotong Royong Antar Daerah

Rabu, 29 April 2026 - 21:48 WIB

Mendagri Tito Karnavian: Inflasi Berkaitan Langsung dengan Stabilitas Negara, Peran TNI Krusial

Selasa, 28 April 2026 - 21:35 WIB

Ketum TP PKK Minta Papua Selatan Segera Lakukan Registrasi Posyandu untuk Penguatan Layanan Dasar

Selasa, 28 April 2026 - 21:28 WIB

Wamendagri Bima Arya Dorong Optimalisasi PAD dan Pengawalan PSN dalam RKPD Jawa Tengah 2027

Selasa, 28 April 2026 - 11:56 WIB

Wamendagri Akhmad Wiyagus: Kesehatan Masyarakat Papua Harus Jadi Program Prioritas Daerah

Berita Terbaru