JOGJAOKE.COM, SERANG – Koordinator Koalisi Pemuda Desa Indonesia, Sahril Anwar, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Serang yang digelar di tengah situasi banjir dan bencana yang masih berlangsung.
Menurut Sahril, RDP tersebut bukan sekadar forum evaluasi, melainkan terkesan sebagai manuver politik yang kontraproduktif karena dilaksanakan saat pemerintah daerah tengah berjibaku di lapangan menyelamatkan warga terdampak banjir.
“RDP ini terasa sangat politis. Di saat warga masih terendam, di saat aparat dan OPD masih evakuasi dan distribusi logistik, DPRD malah sibuk membangun narasi seolah Pemkab gagal. Ini bukan membantu, ini melemahkan,” tegas Sahril, Kamis (29/1/2026).
Sahril menegaskan bahwa bencana banjir yang terjadi saat ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ia menyebut banjir dengan skala besar tersebut merupakan akumulasi kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dinilai tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.
“Kalau bicara banjir separah ini, jangan pura-pura lupa. Ini akumulasi kebijakan pemerintah silam yang tidak pro-lingkungan. Dari tata ruang yang semrawut, pengawasan yang longgar, sampai pembiaran kerusakan daerah resapan,” ujarnya.
Menurutnya, sangat tidak adil jika pemerintahan yang baru berjalan justru dijadikan sasaran utama, seolah menjadi penyebab tunggal, padahal persoalan banjir merupakan warisan struktural yang menahun.
Lebih lanjut, Sahril juga menyoroti sikap DPRD yang dinilainya tidak konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Aneh. Selama sekitar lima belas tahun pemerintahan sebelumnya, DPRD tidak pernah segencar ini menggelar RDP. Sekarang baru muncul, pas bencana. Ini wajar kalau publik menilai ada agenda lain,” kata Sahril.
Ia menilai, di saat masyarakat membutuhkan empati, dukungan, dan solidaritas, justru muncul forum yang dinilai lebih kental dengan aroma politik dibanding kepedulian terhadap korban bencana.
Sahril menegaskan bahwa langkah penanganan bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang bersama organisasi perangkat daerah (OPD) patut mendapatkan apresiasi. Berdasarkan fakta lapangan, kata dia, tidak ditemukan korban meninggal akibat kelalaian pemerintah daerah.
“Kalau mau objektif, Pemkab Serang sudah luar biasa. Dari banyak titik banjir, korban meninggal hanya dua. Satu karena struk di Padarincang, satu tenggelam di Binuang yang juga diketahui ODGJ dan sulit diarahkan. Ini bukan karena kelalaian Pemda,” ungkapnya.
Ia menilai, apabila pemerintah daerah benar-benar lalai dalam penanganan bencana, jumlah korban jiwa seharusnya jauh lebih besar.
Lebih lanjut, Sahril menyebut bahwa upaya membangun opini seolah pemerintah gagal di tengah situasi bencana merupakan tindakan yang tidak etis dan justru merugikan masyarakat.
“RDP yang menggiring opini negatif itu bencana baru. Bencana politik. Dampaknya bisa lebih merusak: memecah kepercayaan publik, melemahkan koordinasi, dan menurunkan semangat petugas di lapangan,” tegasnya.
Sahril menutup pernyataannya dengan ajakan agar DPRD tidak hanya menjadi komentator, tetapi hadir secara nyata di tengah masyarakat yang terdampak bencana.
“Kalau DPRD serius ingin membantu, turun ke lapangan, bantu rakyat, kawal anggaran penanganan bencana, dorong kebijakan jangka panjang. Jangan malah sibuk membangun panggung kritik di atas derita warga,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut diterima Redaksi pada Jumat, (30/1/26).
(*)
