Pemerintah Pastikan Pendidikan dan Layanan Dasar di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Kembali Normal

Senin, 26 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa proses belajar mengajar di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah kembali berjalan 100 persen seiring percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito.

Berdasarkan laporan Satgas, saat ini 100 persen kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak telah kembali berlangsung. Meski demikian, sekitar 3 persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana.

Tito menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena menyangkut keberlanjutan pembelajaran generasi muda di daerah terdampak.

Selain sektor pendidikan, Tito juga memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana telah kembali berjalan normal, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain itu, Tito juga menyampaikan bahwa layanan kesehatan di ketiga provinsi terdampak telah kembali beroperasi normal. Dari 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak, yang sebelumnya 9 sempat berhenti beroperasi, saat ini seluruhnya telah kembali melayani masyarakat. Sementara dari 867 puskesmas terdampak, sebanyak 865 telah beroperasi normal dan 2 masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.

Pada sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan, sementara di Provinsi Sumatera Utara layanan listrik telah pulih hingga 99 persen dan di Provinsi Sumatera Barat telah menyala 100 persen. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah beroperasi kembali.

Sementara itu, layanan internet di wilayah terdampak dinyatakan telah berjalan normal, demikian pula pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) yang relatif stabil. Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan tersebut guna mendukung kelancaran aktivitas pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.

Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Adapun di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.

Meski demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan, antara lain jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.

“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambahnya.

Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.(Ls)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Percepat Penanganan Gempa NTT, Kemendagri Kawal Penggunaan Bantuan Presiden
Wamendagri Wiyagus: Pemanfaatan IMM Jadi Kunci Perkuat SDM Daerah
Mendagri Tito: Pemimpin Kuat Harus Mampu Susun Kebijakan Berbasis Sains
Wamendagri Ribka Sebut Indonesia Timur Punya Potensi Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Wamendagri Wiyagus Ajak Brebes Jadikan Potensi Budaya sebagai Penggerak Pembangunan
Wamendagri Bima Arya Dorong DPRD Perkuat Pengawasan agar APBD Lebih Produktif
Perkuat Penanganan Bencana, Mendagri Ajak Pemda Tingkatkan Semangat Gotong Royong
Pacu Inovasi dan Kinerja, Kemendagri Apresiasi Pemda Berprestasi di Jawa-Bali

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 19:16 WIB

Percepat Penanganan Gempa NTT, Kemendagri Kawal Penggunaan Bantuan Presiden

Senin, 31 Agustus 2026 - 19:12 WIB

Wamendagri Wiyagus: Pemanfaatan IMM Jadi Kunci Perkuat SDM Daerah

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:03 WIB

Mendagri Tito: Pemimpin Kuat Harus Mampu Susun Kebijakan Berbasis Sains

Senin, 31 Agustus 2026 - 07:59 WIB

Wamendagri Ribka Sebut Indonesia Timur Punya Potensi Besar Menuju Indonesia Emas 2045

Minggu, 30 Agustus 2026 - 21:14 WIB

Wamendagri Wiyagus Ajak Brebes Jadikan Potensi Budaya sebagai Penggerak Pembangunan

Berita Terbaru