JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Di tengah sorotan publik terhadap maraknya kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memperkuat ekosistem perlindungan sivitas akademika dengan meresmikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT). Langkah tersebut ditandai melalui kegiatan Kick Off dan Pembekalan Satgas yang digelar Jumat (30/1/2026).
Wakil Rektor UMY Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menegaskan bahwa kekerasan di kampus tidak boleh dipersempit hanya pada bentuk fisik atau seksual. Kekerasan verbal, simbolik, hingga praktik perundungan, menurut dia, kerap luput dari perhatian karena dianggap sebagai hal yang wajar dalam relasi akademik.
“Banyak kekerasan yang tidak tampak secara fisik, tetapi dampaknya bisa sangat panjang dan merusak psikologis korban. Kekerasan verbal dan simbolik sering dinormalisasi, padahal itu sama berbahayanya,” ujar Zuly.
Pembentukan Satgas PPKPT, lanjut Zuly, merupakan komitmen kebijakan institusional UMY untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus. Komitmen itu mencakup relasi antarmahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga hubungan antara pimpinan dan bawahan.
Satgas PPKPT UMY dirancang bekerja secara berjenjang, mulai dari tingkat fakultas hingga universitas. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian kasus dilakukan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas persoalan.
“Kasus-kasus tertentu dapat diselesaikan di tingkat fakultas. Namun, apabila menyangkut relasi kuasa atau persoalan yang lebih kompleks, penanganannya akan ditarik ke tingkat universitas,” kata Zuly.
Ketua Satgas PPKPT UMY, Dr. King Faisal Sulaiman, LLM., menjelaskan bahwa satgas bekerja dengan sistem yang terukur dan berbasis regulasi. Seluruh proses penanganan berlandaskan keputusan rektor, peraturan internal penanganan kekerasan, serta buku pedoman teknis yang mengatur alur pelaporan hingga rekomendasi sanksi.
“Setiap laporan diproses secara profesional dan akuntabel. Ada tahapan verifikasi untuk memastikan perlindungan terhadap korban, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar King.
Selain itu, Satgas PPKPT juga menyiapkan mekanisme respons cepat untuk kasus darurat yang berpotensi mengancam keselamatan atau berdampak luas. Untuk kasus tertentu, disediakan pula ruang mediasi dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan korban.
Peluncuran Satgas PPKPT UMY ditandai dengan penandatanganan pakta integritas serta peluncuran buku pedoman PPKPT yang akan didistribusikan ke seluruh fakultas. Upaya ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan UMY dalam membangun budaya kampus yang aman, inklusif, dan menolak segala bentuk kekerasan. (ihd)
