JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memperkuat komitmen membangun ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Upaya tersebut diwujudkan melalui peresmian Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT).
Peresmian Satgas PPKPT dilakukan dalam agenda Kick Off dan Pembekalan yang digelar Jumat (30/1/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan kebijakan institusional UMY dalam mencegah serta menangani kekerasan di lingkungan akademik.
Wakil Rektor UMY Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menegaskan bahwa kekerasan di kampus tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Kekerasan, menurut dia, tidak hanya berbentuk fisik atau seksual, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, simbolik, serta praktik perundungan yang kerap dinormalisasi dalam relasi akademik.
“Sering kali kekerasan dianggap bukan kekerasan karena tidak meninggalkan luka fisik. Padahal, kekerasan verbal dan simbolik justru sangat berbahaya dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban,” ujar Zuly.
Ia menambahkan, pembentukan Satgas PPKPT merupakan bagian dari komitmen UMY untuk meminimalkan, bahkan mencegah, berbagai bentuk kekerasan yang melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun relasi kuasa antara pimpinan dan bawahan.
Satgas PPKPT UMY dirancang bekerja secara berjenjang, mulai dari tingkat fakultas hingga universitas. Skema ini diharapkan memungkinkan penyelesaian kasus secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas persoalan.
“Tidak semua persoalan harus ditarik ke tingkat universitas. Kasus-kasus tertentu dapat diselesaikan di tingkat fakultas. Sementara kasus yang lebih kompleks atau melibatkan relasi kuasa akan ditangani di tingkat universitas,” kata Zuly.
Ketua Satgas PPKPT UMY, Dr. King Faisal Sulaiman, LLM., menjelaskan bahwa Satgas dibekali sistem kerja yang jelas, terukur, dan berbasis regulasi. Mekanisme penanganan mengacu pada keputusan rektor, peraturan penanganan kekerasan, serta buku pedoman teknis yang memuat alur pelaporan, verifikasi, pemeriksaan, hingga rekomendasi sanksi.
“Setiap laporan akan ditangani secara profesional dan akuntabel. Tahapan verifikasi penting agar penanganan berpihak pada korban, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar King.
Selain itu, Satgas PPKPT menyiapkan mekanisme respons cepat untuk kasus-kasus darurat yang mengancam keselamatan atau berdampak luas. Ruang mediasi juga disediakan untuk kasus tertentu dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan korban.
Peluncuran Satgas PPKPT UMY ditandai dengan penandatanganan pakta integritas serta peluncuran buku pedoman PPKPT yang akan didistribusikan ke seluruh fakultas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan UMY dalam membangun budaya kampus yang menolak segala bentuk kekerasan. (rih)
