JOGJAOKE.COM, Padang — Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat merespons bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh. Melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Tanggap Darurat Bencana, Kemendagri menerjunkan tim ke 10 kabupaten/kota terdampak.
Dari Jakarta, sebanyak 14 personel diberangkatkan menuju Sumbar pada Kamis (11/12/2025). Di Sumbar, tim pusat dipimpin langsung oleh Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Dukcapil Hani Syopiar Rustam bersama Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum. Keduanya dijadwalkan meninjau sejumlah posko layanan pada Jumat pagi (12/12/2025), termasuk di Kantor Gubernur Sumbar dan Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
“Kami tidak hanya membawa teknologi, tapi juga harapan. Dukcapil hadir untuk memulihkan hak identitas warga yang hilang akibat banjir,” ujar Sesditjen Hani.
Sejalan dengan itu, layanan lapangan diperkuat melalui pendekatan jemput bola berbasis teknologi. “Kami siapkan layanan jemput bola dengan mobile enrollment, Starlink, dan panel surya. Ini bukan sekadar respons, tapi transformasi layanan di tengah krisis,” tambah Direktur IDKN Handayani Ningrum.
Sementara itu, dukungan pemerintah daerah disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar pada Kamis sore. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar Besri Rahmad menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung percepatan layanan. “Kami sudah petakan titik-titik terdampak dan siapkan dukungan teknis untuk percepatan layanan dokumen darurat,” katanya.
Di tingkat kabupaten/kota, langkah serupa juga dilakukan. Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang Teddy Antonius menjelaskan bahwa layanan Dukcapil Mobile telah disebar ke berbagai titik pengungsian. “Kami pastikan warga di posko, termasuk di Kuranji, bisa langsung cetak ulang dokumen tanpa harus datang ke kantor,” ujarnya.
Untuk menunjang percepatan layanan administrasi kependudukan (adminduk), tim pusat dan daerah dibekali 28 ribu blangko KTP-el, perangkat mobile enrollment, Starlink, panel surya, serta perlengkapan pencetakan dokumen seperti ribbon dan film. Jumlah blangko tersebut disesuaikan dengan estimasi kebutuhan berdasarkan data rumah warga yang terendam atau hanyut akibat bencana.
Distribusi blangko KTP-el di Sumbar dialokasikan untuk Kabupaten Agam sebanyak 4 outer, Kabupaten Pesisir Selatan 2 outer, Kabupaten Padang Pariaman 2 outer, Kabupaten Solok 2 outer, Kota Padang 2 outer, Kabupaten Tanah Datar 1 outer, serta Kota Solok 1 outer. Adapun satu outer berisi 2 ribu keping blangko KTP-el.
Selain melakukan peninjauan, tim pusat dan daerah secara paralel membuka layanan adminduk di posko-posko pengungsian di Padang Pariaman, Solok, Agam, dan Kota Padang. Layanan tersebut mencakup penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat banjir bandang, serta dukungan identifikasi jenazah menggunakan teknologi biometrik scanning untuk mempercepat pencocokan identitas korban.
Seluruh langkah tersebut dijalankan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Nomor 400.8.1.7/9761/SJ tentang Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk dan Dokumen Lainnya pada Daerah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. SE tersebut menegaskan bahwa seluruh layanan adminduk di wilayah bencana tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apa pun dan wajib dipermudah agar tidak membebani masyarakat.
Hal itu termasuk di dalamnya layanan penggantian ijazah yang hilang atau rusak, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dengan instansi terkait.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi yang meninjau langsung daerah terdampak di Sumatera Utara menyampaikan arahan strategis kepada jajaran Dukcapil di seluruh wilayah terdampak. “Layanan adminduk tidak boleh berhenti, bahkan dalam kondisi darurat. Gunakan seluruh kekuatan digital dan kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau warga terdampak,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa data kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyaluran bantuan, pemulihan sosial, serta pendataan warga terdampak bencana. Oleh karena itu, Dukcapil diminta memperkuat sinergi dengan BPBD, Dinas Sosial, dan lembaga kemanusiaan agar seluruh warga tercatat dan memperoleh layanan publik secara tepat. (nr)
Sumber : Puspen Kemendagri
