JOGJAOKE.COM, JOGJA – Pergantian Menteri Keuangan menjadi perhatian pasar setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (14/9/2026).
Pengamat ekonomi Y. Sri Susilo menilai penunjukan Suahasil berpeluang mendapat sambutan positif dari pasar dan pelaku ekonomi nasional.
“Saya pribadi berharap Suahasil Nazara menjadi Menkeu akan disambut positif oleh pasar,” ujar Sri Susilo dalam keterangannya, Senin (14/9/2026) sore.
Menurutnya, respons positif pasar dapat terlihat melalui penguatan nilai tukar rupiah dan kenaikan indeks harga saham gabungan secara bertahap.
“Nilai tukar rupiah sedikit menguat dan IHSG naik sedikit,” kata Sri Susilo menggambarkan ekspektasinya.
Sri Susilo menilai Suahasil memiliki pengalaman panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan sehingga memahami dinamika pengelolaan fiskal Indonesia.
“Suahasil punya pengalaman panjang sebagai Wamenkeu, pilihan yang tepat mengganti Menkeu Purbaya,” tegasnya.
Bahkan, Sri Susilo menilai Suahasil sebenarnya layak menduduki posisi Menteri Keuangan sejak Sri Mulyani Indrawati meninggalkan kursi bendahara negara.
“Seharusnya Sua sudah menjadi Menkeu sejak SMI mundur dari kursi Menkeu,” ungkap Sri Susilo.
Kini, Suahasil menghadapi pekerjaan besar setelah resmi menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan APBN, penerimaan negara, belanja pemerintah, serta menjaga disiplin fiskal.
Sri Susilo menduga pergantian Purbaya berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuannya menangani berbagai persoalan fiskal yang tengah berlangsung.
“Dugaan saya Purbaya diganti karena dianggap tidak mampu mengatasi problem fiskal yang terjadi saat ini,” katanya.
Menurut Sri Susilo, tekanan terhadap APBN semakin besar karena pemerintah harus membiayai sejumlah program prioritas nasional.
“APBN terkuras untuk membiayai Program MBG dan KDMP,” ujar Sri Susilo menjelaskan persoalan tersebut.
Kondisi itu, menurutnya, berdampak pada pengurangan alokasi anggaran kementerian dan lembaga untuk mendukung pembiayaan kedua program tersebut.
“Alokasi anggaran K/L dikurangi untuk mendukung kedua program tersebut,” katanya.
Tidak hanya kementerian dan lembaga, Sri Susilo juga menyoroti pengurangan alokasi dana bagi daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, pemangkasan tersebut berpotensi menekan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan pegawai kontrak dan tenaga tidak tetap.
“Mayoritas daerah tidak mampu membayar gaji atau honor karyawan kontrak maupun tidak tetap yang direkrut Pemda,” jelasnya.
Karena itu, Suahasil dinilai menghadapi pekerjaan rumah besar untuk membenahi persoalan fiskal sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah.
“Suahasil harus menyelesaikan PR yang ditinggalkan Purbaya,” kata Sri Susilo menegaskan.
Selain mengendalikan belanja, Suahasil juga didorong mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama kekuatan APBN.
Sri Susilo menilai penerimaan pajak Indonesia masih belum optimal meskipun pemerintah telah menerapkan sistem perpajakan baru melalui Coretax.
“Termasuk mengoptimalkan penerimaan pajak,” ujar Sri Susilo, menekankan pekerjaan besar Menkeu baru.
“Penerimaan pajak kita belum optimal meskipun sudah menerapkan sistem pajak yang baru, Coretax,” lanjutnya.
Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suahasil kini dituntut membuktikan kapasitasnya menghadapi tekanan fiskal dan menjaga kredibilitas APBN.
Pasar pun menunggu langkah awal Suahasil, terutama bagaimana ia menyeimbangkan kebutuhan belanja prioritas, penerimaan negara, dan disiplin fiskal.
Pengangkatan Suahasil sendiri telah resmi dilakukan Presiden Prabowo melalui pelantikan di Istana Negara pada 14 September 2026.(waw)
Y. Sri Susilo
Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY & Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta
