JOGJAOKE.COM, Medan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya kemampuan kepala daerah membangun komunikasi dan sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hubungan yang solid antarpimpinan daerah dinilai menjadi salah satu kunci dalam menjaga situasi yang kondusif dan memperkuat konsolidasi pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Bima saat memberikan sambutan pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026) malam. Aspek kepemimpinan dalam membangun sinergi dengan Forkopimda menjadi salah satu kategori penilaian dalam gelaran tersebut.
Menurut Bima, kemampuan membangun hubungan dengan Forkopimda membutuhkan keterampilan kepemimpinan tersendiri. Kepala daerah harus mampu menjalin komunikasi dengan berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan, DPRD, hingga tokoh masyarakat. “Ada strategi-strategi formal, kelembagaan, pertemuan resmi, ada juga strategi untuk membangun kedekatan secara informal,” jelasnya.
Pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor menjadi salah satu contoh pentingnya sinergi tersebut. Ia mengenang dukungan Kapolres Bogor saat itu dalam penertiban premanisme di pasar. Dukungan tersebut menunjukkan bagaimana koordinasi antarpimpinan daerah dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Bima juga mengingatkan agar hubungan antara kepala daerah dan Forkopimda dibangun atas dasar profesionalitas, bukan kepentingan transaksional. Selain memperkuat koordinasi, hubungan tersebut harus menjadi ruang untuk saling mendukung sekaligus mengingatkan.
“Karena itu kami titip kepada para kepala daerah untuk terus membangun hubungan sinergi yang sangat baik dengan Forkopimda, tolong-menolong dalam kebaikan dan tentu saling mengingatkan,” ujarnya.
Ia menilai, sinergi yang terbangun dengan baik akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban dan menindak berbagai persoalan di daerah. Hal ini seperti pungutan liar dan gangguan ketertiban oleh pihak-pihak tertentu.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
