JOGJAOKE.COM, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menemui massa Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sumsel, Senin (18/5/2026).
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan berbagai tuntutan mahasiswa terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Sumsel yang dinilai masih jauh dari sejahtera di usia Provinsi Sumsel yang ke-80 tahun.
Dalam selebaran aksi yang dibagikan massa, PMII Sumsel menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Sumsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, disebutkan masih terdapat sekitar 898,24 ribu masyarakat hidup dalam kondisi miskin.
“Tingginya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, rendahnya daya beli masyarakat, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur menjadi bukti bahwa kesejahteraan belum dirasakan secara merata oleh rakyat Sumsel,” demikian pernyataan dalam bahan aksi tersebut.
Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel. Di antaranya, meminta klarifikasi dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan khusus tahun 2020–2022, penghentian pungutan pendidikan di SMA dan SMK, transparansi penggunaan anggaran serta proyek pemindahan Kantor Gubernur Sumsel di Keramasan, hingga percepatan perbaikan Jalan Lintas Timur Palembang–Betung.
Menanggapi tuntutan tersebut, Herman Deru menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam pembangunan daerah.
Gubernur Herman Deru kemudian menjelaskan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa.
“Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik semua yang tadi hadir di DPRD Provinsi Sumsel, kemudian kita alihkan ke Kantor Gubernur. Saya memahami kondisi saat ini yang membatasi kita, dipicu kondisi keuangan yang sangat terbatas. Salah satunya proyek pemindahan kantor gubernur di Keramasan yang terkendala anggaran. Saat ini dilakukan upaya administratif dan kita ingin menyelesaikan persoalan agar tidak menimbulkan konflik sambil menunggu kondisi keuangan membaik,” kata Herman Deru.
Terkait tuntutan transparansi anggaran, Herman Deru menegaskan seluruh belanja pemerintah telah diunggah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebagai upaya mencegah praktik kolusi dan korupsi.
“Tahun 2025, untuk mencegah kolusi dan korupsi, seluruh belanja kita unggah di SiRUP. Jika ada keberatan, tolong disampaikan. Jika tidak sesuai, akan kita coret melalui DPRD,” tegasnya.
Mengenai persoalan pungutan sekolah, Herman Deru menegaskan sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Ia menyebut pemerintah telah memberikan subsidi pendidikan kepada sekitar 70 ribu siswa di Sumsel.
“Kalau sekolah, haram adanya pungutan. Ada subsidi dari pemerintah untuk 70 ribu siswa. Mungkin itu kesepakatan orang tua dan sekolah. Nanti akan kita panggil para stakeholder yang berkepentingan dengan ini. Jangan memberatkan orang tua siswa,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Herman Deru menjelaskan kondisi jalan di Sumsel terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang memiliki kewenangan berbeda-beda.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten/kota yang mengalami kerusakan cukup parah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan bantuan khusus secara proporsional berdasarkan paparan kepala daerah dan kajian teknis.
Menurut Herman Deru, salah satu ruas yang menjadi perhatian ialah Jalan Palembang–Betung yang berstatus jalan nasional dan mengalami kerusakan cukup parah.
“Palembang–Betung berhadapan dengan jalan nasional. Jalannya menggumpal seperti parit kecil. Kita instruksikan untuk diperbaiki karena secara moral Balai Jalan yang bertanggung jawab,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tingginya pelanggaran kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, khususnya di jalur menuju Sekayu.
“Hari ini menuju Sekayu begitu besarnya pelanggaran ODOL. Mobil di luar batas. Kita mendorong Undang-Undang ODOL ini segera disahkan karena kita tidak bisa mengontrol kendaraan yang ODOL,” katanya.
Sementara terkait konflik agraria, Herman Deru menyebut persoalan sengketa tanah di Sumsel relatif tidak sebanyak daerah lain. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan mengedepankan dialog.
“Saya sangat menghormati kalian. Saya mohon bantuannya. Tidak mungkin satu wilayah zero persoalan. Karena itu, mari sama-sama memperbaiki dan membenahi ini,” tandasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Dialog antara mahasiswa dan Pemerintah Provinsi Sumsel diharapkan menjadi ruang komunikasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Sumsel.(LSI)
Sumber : Adpim Sumsel
