JOGJAOKE.COM, Bantul – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bantul melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah terkait realisasi janji pembangunan infrastruktur jalan. PKB menilai komitmen Bupati dan Wakil Bupati Bantul memperbaiki 600 kilometer jalan selama lima tahun belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Bantul, Mahmudin, secara terbuka menagih janji politik tersebut agar tidak sekadar menjadi slogan pemerintahan. Menurutnya, target perbaikan jalan sepanjang 600 kilometer selama periode 2025–2030 semestinya diterjemahkan menjadi program tahunan terukur dan realistis.
Mahmudin mengatakan, pembagian target selama lima tahun menghasilkan kewajiban pemerintah daerah memperbaiki rata-rata 120 kilometer jalan setiap tahunnya. Namun, kondisi pelaksanaan di lapangan justru dinilai belum mencerminkan keseriusan Pemkab Bantul dalam mengejar target tersebut. “Kami menagih janji dan komitmen Pemkab Bantul soal visi-misi perbaikan jalan 600 kilometer selama lima tahun menjabat,” tegas Mahmudin.
Ia mengingatkan, masyarakat membutuhkan bukti nyata pembangunan infrastruktur, bukan sekadar janji yang terus disampaikan ketika momentum politik berlangsung. “Jika dirinci, targetnya seharusnya kurang lebih 120 kilometer per tahun,” ujarnya menegaskan perhitungan target pembangunan jalan tersebut. ”Kami menagih janji dan komitmen Pemkab Bantul soal visi-misi perbaikan jalan 600 kilometer selama lima tahun menjabat,” tegas Mahmudin. ”Sementara tiap tahun sejak 2025, sepertinya tidak ada perbaikan jalan di Bantul yang mencapai 100 kilometer,” ungkapnya.
Sorotan PKB semakin tajam setelah Mahmudin membandingkan alokasi anggaran perbaikan jalan selama dua tahun terakhir yang dinilainya justru memprihatinkan. Pada 2025, anggaran perbaikan infrastruktur jalan tercatat sekitar Rp61 miliar dengan jangkauan penanganan sepanjang 30 kilometer.
Sementara itu, alokasi anggaran tahun 2026 mengalami penurunan menjadi sekitar Rp30 miliar untuk memperbaiki jalan sepanjang 18 kilometer. Penurunan anggaran tersebut dinilai memperlihatkan kesenjangan antara besarnya janji pembangunan dengan kemampuan pemerintah merealisasikan kebutuhan masyarakat.
PKB menilai kondisi jalan menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik. Kini, pembahasan APBD Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran berikutnya tengah berlangsung dan menjadi perhatian serius Fraksi PKB DPRD Bantul.
Mahmudin mengatakan, fraksinya mendorong peningkatan anggaran sekaligus memperluas volume pekerjaan agar lebih banyak ruas jalan mendapatkan penanganan. Namun, muncul informasi bahwa peningkatan panjang jalan yang diperbaiki tahun depan diperkirakan hanya sekitar dua kilometer. ”Kami dengar-dengar informasinya tahun depan perbaikan jalan hanya naik dua kilometer menjadi 20 kilometer dari tahun sebelumnya,” katanya.
Mahmudin menyayangkan kabar tersebut karena peningkatan dua kilometer dianggap belum sebanding dengan target besar yang pernah dijanjikan pemerintah daerah. “Ini kan sangat miris,” lanjutnya, menyampaikan kekecewaan terhadap arah kebijakan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Bantul.
Persoalan lain yang turut disorot PKB adalah dugaan pencoretan target 600 kilometer dari dokumen RPJMD Kabupaten Bantul. Mahmudin mempertanyakan alasan penghapusan angka tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan yang telah disahkan beberapa waktu lalu. “Kami menyayangkan pencoretan angka 600 kilometer perbaikan jalan selama masa pemerintahan Halim-Aris dalam RPJMD Bantul,” tegasnya.
Menurut Mahmudin, hilangnya target tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai kesungguhan pemerintah daerah memenuhi komitmen pembangunan infrastruktur. “Artinya ada sesuatu. Jangan sampai janji politik hanya sebatas janji manis, karena masyarakat pasti ingat,” pungkas Mahmudin.
Fraksi PKB pun meminta Pemkab Bantul memberikan penjelasan terbuka mengenai perubahan target, alokasi anggaran, serta strategi percepatan perbaikan jalan.(waw)
