Pengawasan Daerah Perbatasan: Wamendagri Wiyagus Tegaskan Komitmen Pembinaan Pemerintahan Daerah

Rabu, 26 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Sambas – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyoroti sejumlah permasalahan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat (Kalbar), mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan dasar. Ia menilai, persoalan tersebut menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dievaluasi untuk dicarikan solusi yang tepat.

“Saya akan agendakan secara khusus dan ini akan kita kaji di Kemendagri, untuk intervensi ke daerah, karena salah satu fungsinya juga kita mengoordinasikan antar-kebijakan pemerintah pusat dengan daerah,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah Perbatasan Negara di Kalbar, di Kantor Bupati Sambas, Kalbar, Rabu (26/11/2025).

Wiyagus mengatakan, Kemendagri terus berkomitmen menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia membuka ruang diskusi bagi seluruh kepala daerah untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.

“Perlu disampaikan terkait permasalahan bukan hanya di perbatasan sebenarnya, termasuk urusan pemerintahan daerah lainnya, silakan mampir ke ruangan saya kita berdiskusi bersama-sama,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kemendagri memiliki sejumlah komponen yang bertugas mendampingi pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelesaikan berbagai persoalan. “Kita ada beberapa komponen yang bisa memberikan guidance ya untuk menyelesaikan permasalahan di daerah,” pungkasnya.

Turut hadir pada Rakor tersebut Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda; Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf; Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman; Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran; Bupati Sambas Satono; serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sambas.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Lebih dari 1.500 Rumah Ibadah Terdampak Bencana Telah Difungsikan Kembali
Wamendagri Bima Arya Nilai WFH ASN di Bogor Dorong Efisiensi Anggaran
Wamendagri Wiyagus Apresiasi Pelaksanaan Pola Kerja Fleksibel ASN di Lampung
Penerapan WFH ASN Dinilai Efektif Tekan Pengeluaran Energi dan Anggaran
Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Tinjau Perumahan Subsidi di Tomohon
Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Pahami Arahan Teknis Kementerian PU Secara Menyeluruh
Mendagri Tito Karnavian Pastikan Program Perumahan untuk Korban Banjir di Sitaro Berjalan
Satgas PRR Catat Kemajuan Normalisasi Sungai dan Muara di Wilayah Terdampak Hidrometeorologi

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 13:34 WIB

Lebih dari 1.500 Rumah Ibadah Terdampak Bencana Telah Difungsikan Kembali

Jumat, 10 April 2026 - 17:51 WIB

Wamendagri Wiyagus Apresiasi Pelaksanaan Pola Kerja Fleksibel ASN di Lampung

Jumat, 10 April 2026 - 17:41 WIB

Penerapan WFH ASN Dinilai Efektif Tekan Pengeluaran Energi dan Anggaran

Jumat, 10 April 2026 - 17:28 WIB

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Tinjau Perumahan Subsidi di Tomohon

Jumat, 10 April 2026 - 16:52 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Pahami Arahan Teknis Kementerian PU Secara Menyeluruh

Berita Terbaru