Pengawasan Daerah Perbatasan: Wamendagri Wiyagus Tegaskan Komitmen Pembinaan Pemerintahan Daerah

Rabu, 26 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Sambas – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyoroti sejumlah permasalahan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat (Kalbar), mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan dasar. Ia menilai, persoalan tersebut menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dievaluasi untuk dicarikan solusi yang tepat.

“Saya akan agendakan secara khusus dan ini akan kita kaji di Kemendagri, untuk intervensi ke daerah, karena salah satu fungsinya juga kita mengoordinasikan antar-kebijakan pemerintah pusat dengan daerah,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah Perbatasan Negara di Kalbar, di Kantor Bupati Sambas, Kalbar, Rabu (26/11/2025).

Wiyagus mengatakan, Kemendagri terus berkomitmen menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia membuka ruang diskusi bagi seluruh kepala daerah untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.

“Perlu disampaikan terkait permasalahan bukan hanya di perbatasan sebenarnya, termasuk urusan pemerintahan daerah lainnya, silakan mampir ke ruangan saya kita berdiskusi bersama-sama,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kemendagri memiliki sejumlah komponen yang bertugas mendampingi pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelesaikan berbagai persoalan. “Kita ada beberapa komponen yang bisa memberikan guidance ya untuk menyelesaikan permasalahan di daerah,” pungkasnya.

Turut hadir pada Rakor tersebut Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda; Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf; Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman; Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran; Bupati Sambas Satono; serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sambas.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Bantu Pemulihan Pascagempa, TP PKK dan Posyandu Pusat Salurkan Bantuan ke Manggarai
Kunjungi RSUD Ruteng, TP PKK dan TP Posyandu Pusat Serahkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Manggarai
Pembinaan Posyandu di NTT: TP PKK dan TP Posyandu Pusat Dukung Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Wamendagri Ribka Haluk Minta Percepatan Pelantikan 11 Anggota DPRP Papua Pegunungan Jalur Otsus
Di Hadapan Peserta Masadagri, Bima Arya Tegaskan Pentingnya Integritas dan Kolaborasi
Kejar Cakupan 100 Persen, Wamendagri Ribka Minta Pemda Pastikan Anak Miliki Akta Kelahiran
800 Perwira Tinggi TNI-Polri Ikuti Taklimat Presiden, Mendagri Tito Hadir
Percepat Administrasi Kependudukan Anak, Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergi Pemda

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 14:30 WIB

Bantu Pemulihan Pascagempa, TP PKK dan Posyandu Pusat Salurkan Bantuan ke Manggarai

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:04 WIB

Kunjungi RSUD Ruteng, TP PKK dan TP Posyandu Pusat Serahkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Manggarai

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:56 WIB

Pembinaan Posyandu di NTT: TP PKK dan TP Posyandu Pusat Dukung Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:55 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Minta Percepatan Pelantikan 11 Anggota DPRP Papua Pegunungan Jalur Otsus

Kamis, 8 Oktober 2026 - 17:11 WIB

Di Hadapan Peserta Masadagri, Bima Arya Tegaskan Pentingnya Integritas dan Kolaborasi

Berita Terbaru