Pengawasan Daerah Perbatasan: Wamendagri Wiyagus Tegaskan Komitmen Pembinaan Pemerintahan Daerah

Rabu, 26 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Sambas – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyoroti sejumlah permasalahan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat (Kalbar), mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan dasar. Ia menilai, persoalan tersebut menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dievaluasi untuk dicarikan solusi yang tepat.

“Saya akan agendakan secara khusus dan ini akan kita kaji di Kemendagri, untuk intervensi ke daerah, karena salah satu fungsinya juga kita mengoordinasikan antar-kebijakan pemerintah pusat dengan daerah,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah Perbatasan Negara di Kalbar, di Kantor Bupati Sambas, Kalbar, Rabu (26/11/2025).

Wiyagus mengatakan, Kemendagri terus berkomitmen menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia membuka ruang diskusi bagi seluruh kepala daerah untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.

“Perlu disampaikan terkait permasalahan bukan hanya di perbatasan sebenarnya, termasuk urusan pemerintahan daerah lainnya, silakan mampir ke ruangan saya kita berdiskusi bersama-sama,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kemendagri memiliki sejumlah komponen yang bertugas mendampingi pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelesaikan berbagai persoalan. “Kita ada beberapa komponen yang bisa memberikan guidance ya untuk menyelesaikan permasalahan di daerah,” pungkasnya.

Turut hadir pada Rakor tersebut Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda; Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf; Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman; Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran; Bupati Sambas Satono; serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sambas.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Mendagri Tekankan Gotong Royong Lintas Kementerian dalam Penanganan Pascabencana Sumatera
Kemendagri Buka Layanan Adminduk Terpadu bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Aceh Utara
Mendagri Minta Dukungan Kementerian untuk Pemulihan Ekonomi dan Layanan Publik Pascabencana
Ketua Umum KONI Pusat Lantik Pengurus PP Perwosi Masa Bakti 2025–2029
Wamendagri Bima: Pemulihan Sawah Terdampak Bencana Berdampak Signifikan bagi Ekonomi Nasional
Wapres Gibran Tinjau Pendidikan, Perikanan, dan Program MBG di Papua Pegunungan
Mendagri Tito Karnavian Lantik Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemendagri
Penguatan Kemandirian Fiskal Dinilai Mendagri Tito Karnavian Menentukan Daya Saing dan Kemajuan Daerah

Berita Terkait

Kamis, 15 Januari 2026 - 21:30 WIB

Mendagri Tekankan Gotong Royong Lintas Kementerian dalam Penanganan Pascabencana Sumatera

Kamis, 15 Januari 2026 - 21:27 WIB

Kemendagri Buka Layanan Adminduk Terpadu bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Aceh Utara

Kamis, 15 Januari 2026 - 20:19 WIB

Mendagri Minta Dukungan Kementerian untuk Pemulihan Ekonomi dan Layanan Publik Pascabencana

Kamis, 15 Januari 2026 - 20:11 WIB

Ketua Umum KONI Pusat Lantik Pengurus PP Perwosi Masa Bakti 2025–2029

Kamis, 15 Januari 2026 - 20:01 WIB

Wamendagri Bima: Pemulihan Sawah Terdampak Bencana Berdampak Signifikan bagi Ekonomi Nasional

Berita Terbaru

Jawa Barat

Kepala Desa Tajursindang Bantah Tudingan Penyelewengan Dana Desa

Jumat, 16 Jan 2026 - 13:03 WIB