JOGJAOKE.COM, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, mengambil langkah konkret dalam penanganan banjir di Kota Palembang dengan menginstruksikan pembentukan Satgas, pemantauan berbasis CCTV, serta perbaikan infrastruktur drainase yang terdampak proyek LRT.
Instruksi tersebut disampaikan saat Herman Deru memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan genangan dan banjir di Ruang Rapat Bina Praja, Senin (4/5/2026), didampingi Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang.
Dalam rakor yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan Pemerintah Kota Palembang itu, Herman Deru menekankan perlunya keterbukaan dan sinergi lintas sektor.
“Belakangan ini banjir semakin meluas dan infrastruktur kurang memadai. Hak pejalan kaki dan penyandang disabilitas juga belum terpenuhi,” katanya.
Ia menilai masyarakat masih bingung terkait pembagian kewenangan antara pengembang dan pemerintah.
“Masyarakat belum bisa membedakan mana kewajiban developer dan mana kewajiban pemerintah. Hasil rakor ini akan kami bawa ke kementerian, bahkan bersama kepala daerah lain. Kuncinya, hilangkan ego sektoral,” ujarnya.
Herman Deru menegaskan bahwa Palembang menjadi prioritas karena merupakan wajah Sumatera Selatan.
“Palembang adalah etalase Sumsel sekaligus cerminan kinerja pemerintah provinsi,” tegasnya.
Dalam arahannya, ia menginstruksikan pembentukan Satgas Banjir melalui SK Gubernur dengan melibatkan Balai Besar dan Pemkot Palembang untuk mempercepat koordinasi dan memangkas birokrasi.
Selain itu, ia meminta pemantauan ketinggian air secara digital melalui CCTV, pengawasan penimbunan bangunan melalui perwali, serta percepatan aktivasi mesin pompa.
Perbaikan bertahap juga akan dilakukan terhadap 21 box culvert dan gorong-gorong yang terdampak atau tertusuk tiang LRT.
Ia juga meminta kejelasan kewenangan penanganan di sejumlah titik rawan, seperti Jalan Noerdin Panji, kawasan Diskotek Darma Agung, Demang Lebar Daun, hingga depan RS Siti Khodijah.
Selain penanganan teknis, Herman Deru menyoroti penertiban bangunan ilegal serta perbaikan fasilitas di Jembatan Ampera yang sering terganggu akibat masalah listrik.
“Karena melibatkan tiga Balai Besar, perlu Satgas di tingkat provinsi agar birokrasi lebih singkat,” tambahnya.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyebutkan bahwa banjir dipengaruhi faktor alam dan perilaku masyarakat. Ia memaparkan program jangka pendek, seperti revitalisasi sungai, rekonstruksi drainase, pembangunan pompa, pintu air, dan CCTV.
“Terdapat 11 titik genangan kewenangan Pemprov dan 19 titik kewenangan pusat,” ujarnya.
Ia juga mengakui target RTH 30 persen masih menghadapi kendala, sementara penghijauan sempat terhambat.
Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menambahkan bahwa sistem polder menjadi solusi, meski normalisasi sungai masih terkendala kewenangan dan bangunan di bantaran.
“Pada 2024, kami telah membongkar 13 jembatan di Sungai Bayas untuk normalisasi,” katanya.
Rakor ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Wakil Wali Kota Prima Salam, serta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Panji Krisna dan kepala opd terkait.(lsi)
Sumber : Adpim Sumsel
