JOGJAOKE.COM, Yogyakarta – Keputusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk tidak menaikkan pajak daerah di tengah pemangkasan anggaran dari pusat dinilai sebagai wujud nyata semangat gotong royong antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat tanpa menghambat pembangunan.
Kebijakan ini, menurutnya, menjadi contoh politik kebersamaan yang berorientasi pada keadilan sosial.
“Meski anggaran dari pusat dipangkas, kita sepakat tidak perlu menaikkan PBB. Ini keputusan yang pro rakyat,” ujar Eko Suwanto, politisi PDI Perjuangan, dilansir dari Harian Jogja, Senin (11/10/2025).
Keputusan mempertahankan tarif pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), diambil setelah melalui dialog intensif antara DPRD DIY, Pemda DIY, dan kepala daerah di seluruh kabupaten/kota.
Menurut Eko, hal ini menegaskan komitmen kolektif untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan fiskal.
Ia menambahkan, semangat gotong royong menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pembangunan dan perlindungan ekonomi warga.
“Kita harus memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban masyarakat. Inilah semangat Bung Karno: berdiri di atas kaki sendiri, bergotong royong untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Sebagai contoh, Eko menyoroti langkah konkret Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan program bedah rumah yang kini melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Program yang sebelumnya sepenuhnya dibiayai APBD itu kini berjalan dengan dukungan perusahaan, Baznas, pengusaha, dan warga.
“Setiap minggu bisa dilakukan bedah rumah tanpa dana APBD. Ini bukti bahwa gotong royong bisa menjadi solusi atas keterbatasan anggaran,” kata Eko.
Ia berharap pola sinergi semacam ini dapat terus diperluas di seluruh wilayah DIY. “Kebijakan fiskal daerah harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar angka dalam APBD. Dengan semangat gotong royong, kesejahteraan bersama dapat dijaga tanpa menambah beban rakyat kecil,” pungkasnya. (ihd)
