JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) kini mulai dilibatkan dalam teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan ini dinilai penting mengingat potensi risiko kesehatan yang bisa timbul, termasuk kasus keracunan makanan.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menyepakati bahwa Pemda DIY akan masuk dalam koordinasi pelaksanaan MBG. “Alhamdulillah mereka siap,” ujarnya di Yogyakarta, Kamis (2/10/2025).
Made menekankan, tanggung jawab kesehatan akibat masalah makanan tetap berada di pundak Pemda DIY. “Keracunan tidak ditanggung BPJS. Akhirnya Pemda yang harus menanggung lewat fasilitas kesehatannya. Jadi tidak bisa lepas, harus koordinasi,” katanya.
Pemda kini dilibatkan dalam pengawasan teknis, termasuk pemeriksaan data distribusi SPPG di berbagai titik layanan. “Kami sudah mulai menghitung satu SPPG melayani berapa titik dan di mana saja. Supaya jelas area cakupannya,” tutur Made.
Selain itu, SPPG didesak memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hingga kini baru belasan SPPG yang sudah mengantongi sertifikat tersebut. “Persoalannya banyak. Misalnya, waktu mencuci wadah terbatas sehingga berpotensi memunculkan bakteri. Jadi tidak sekadar dapur bersih, sistem sanitasinya juga harus bagus,” paparnya.
Terbatasnya tenaga ahli gizi di SPPG juga menjadi kendala. Made mencontohkan, RSUP Dr Sardjito dengan 600 pasien memiliki puluhan ahli gizi, sementara di SPPG hanya ada koordinator, satu ahli gizi, dan tenaga administrasi untuk melayani ribuan siswa. “Ini menjadi bagian evaluasi karena bisa berdampak pada kualitas gizi yang disalurkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, program yang diniatkan baik harus dibarengi dengan perencanaan yang matang. “Ketika proyek ini besar dan masif, mestinya perencanaannya bagus. Data harus terbuka, jelas, dan bisa diaudit. Kolaborasi dan koordinasi juga wajib,” kata Made. (ihd)
