Pastikan Anggaran Tepat Sasaran, Sekjen Kemendagri Dorong Forsesdasi Optimalkan Belanja Layanan Dasar Masyarakat

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan alokasi anggaran untuk program yang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat. Menurutnya, belanja daerah harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama penciptaan lapangan kerja, penyediaan pangan murah, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rakernas tersebut mengusung tema “Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan”.

“Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ,” katanya.

Selain memastikan anggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, Tomsi juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Ia menyoroti kondisi kapasitas fiskal sebagian besar daerah yang masih lemah. Karena itu, Pemda perlu bekerja lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengelola aset pemerintah berdasarkan potensi dan target yang realistis.

“Dari analisa BUMD saja, masih banyak, daerah-daerah yang BUMD-nya tidak sejalan dengan karakteristik. Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD perikanannya berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana,” terangnya.

Lebih lanjut, Tomsi menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah melalui evaluasi program dan kegiatan secara cermat. Dalam hal ini, Sekda perlu memastikan bahwa setiap program yang akan dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas, alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan, serta dampak yang terukur. Program yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik dari sisi output maupun outcome, perlu dievaluasi untuk kemudian dicoret atau diganti. Ia berharap para Sekda turut mengawal proses tersebut.

Menurutnya, proses evaluasi tersebut memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya dapat mendorong perubahan orientasi belanja daerah. Belanja tidak lagi sekadar diarahkan untuk merealisasikan anggaran, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan masyarakat dengan indikator output dan outcome yang terukur.

“Jadi dulu kita mengukurnya dari, wah, sudah berapa persen nih serapan anggaran? Iya kan? Nah, sekarang tidak hanya masalah serapannya, tetapi ada output dan outcome-nya. Kemudian, mengurangi belanja yang tidak produktif. Selanjutnya, evaluasi kinerja anggaran secara berkala,” ungkapnya.

Tomsi menambahkan, penyusunan program pembangunan daerah perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan skala prioritas. Ia kembali mengingatkan agar Pemda tetap memusatkan perhatian pada program-program strategis nasional.

Selain itu, Kemendagri tengah menyusun rapor kepala daerah sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja Pemda. Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain angka kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Nah, itu lagi kita susun, ya, dan nanti dari inspektorat akan membuat evaluasi daerah, ya, evaluasi daerah. Tolong ini juga supaya teman-teman anggarannya fokus ke sana, gitu loh. Jangan terbuang kepada hal-hal yang sia-sia,” pungkasnya.

Rakernas tersebut turut dihadiri Ketua Umum Forsesdasi Sri Wahyuni, Wakil Ketua Umum Forsesdasi Adhy Karyono, serta para Sekda atau perwakilannya dari berbagai wilayah di Indonesia.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Dorong Pemanfaatan Dana TKD Secara Optimal, Satgas PRR Sumatera Percepat Penanganan Jembatan Amblas Aceh Singkil
Pastikan Warga Tahu Hasil Pembangunan, Kemendagri Minta Pemda Perkuat Publikasi
Jadikan Birokrasi Ujung Tombak Pembangunan, Wamendagri Wiyagus Dorong Alumni Pamong Praja Sukseskan Program Nasional
Dorong Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, Ribka Haluk Fokus Perkuat Tata Kelola Produk Hukum Daerah
Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak
Kemnaker Raih Dua Penghargaan pada Anugerah Media Humas 2026
Jadikan Sektor Agribisnis Motor Ekonomi Daerah, Bima Arya Nilai Inovasi Pertanian Sidrap Layak Jadi Percontohan
Petakan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satgas PRR Bersama Menko PMK Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Subulussalam

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:51 WIB

Pastikan Anggaran Tepat Sasaran, Sekjen Kemendagri Dorong Forsesdasi Optimalkan Belanja Layanan Dasar Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 09:01 WIB

Dorong Pemanfaatan Dana TKD Secara Optimal, Satgas PRR Sumatera Percepat Penanganan Jembatan Amblas Aceh Singkil

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WIB

Pastikan Warga Tahu Hasil Pembangunan, Kemendagri Minta Pemda Perkuat Publikasi

Rabu, 18 November 2026 - 19:14 WIB

Jadikan Birokrasi Ujung Tombak Pembangunan, Wamendagri Wiyagus Dorong Alumni Pamong Praja Sukseskan Program Nasional

Rabu, 18 November 2026 - 19:07 WIB

Dorong Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, Ribka Haluk Fokus Perkuat Tata Kelola Produk Hukum Daerah

Berita Terbaru

Yogyakarta

GPM Sleman Desak Traffic Light Segera Dipasang Di Cebongan

Kamis, 19 Nov 2026 - 11:22 WIB