Pangan, UMKM, dan Pariwisata Diproyeksikan Jadi Motor Ekonomi DIY 2026

Sabtu, 10 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi - Pangan, UMKM, dan pariwisata di Yogyakarta. (Dibuat dengan AI)

Ilustrasi - Pangan, UMKM, dan pariwisata di Yogyakarta. (Dibuat dengan AI)

JOGJAOKE.COM, Yogyakarta —Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memproyeksikan sektor pangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026. Proyeksi tersebut disusun di tengah keterbatasan ruang fiskal serta dinamika ekonomi nasional dan global yang masih berfluktuasi.

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti menyatakan, kinerja perekonomian DIY hingga kini masih berada pada jalur positif. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor-sektor produktif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

“Kalau kita masih on track untuk pertumbuhan ekonomi. Masih positif, khususnya dari sektor-sektor produktif,” ujar Ni Made.

Ia menjelaskan, struktur PDRB DIY saat ini diperkuat oleh sektor makanan dan akomodasi, industri pengolahan, serta pertanian. Ketiga sektor itu dinilai saling berkaitan dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Penguatan sektor pertanian, menurut Ni Made, juga sejalan dengan kebijakan nasional, antara lain melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika dirancang secara komprehensif dari hulu hingga hilir, program tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani dan pelaku usaha lokal.

“Dengan perencanaan yang baik, keterlibatan seluruh elemen, serta kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan komoditas petani, dampaknya bisa cukup kuat bagi ekonomi DIY,” katanya.

Namun demikian, Ni Made mengakui, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2026 bukan perkara mudah. Tantangan tersebut muncul di tengah keterbatasan fiskal daerah dan ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung.

Dalam konteks tersebut, Pemda DIY tetap menempatkan UMKM dan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah. UMKM dinilai berperan dominan karena mencakup berbagai mata rantai ekonomi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga perdagangan.

“Perekonomian DIY ini mayoritas tumbuh dari UMKM, ditopang pariwisata yang sejak lama menjadi andalan,” ujarnya.

Selain UMKM dan pariwisata, sektor pertanian dan perikanan juga memiliki peran strategis, terutama dalam mendukung industri pengolahan dan perdagangan yang banyak berbasis usaha kecil dan menengah.

Terkait terobosan kebijakan pada 2026, Ni Made menyebut Pemda DIY masih menunggu arah kebijakan nasional. Meski begitu, penguatan produktivitas, optimalisasi komoditas pangan dan industri, serta perluasan kerja sama dengan pihak ketiga akan terus didorong.

“Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada peran pemerintah. Kontribusi masyarakat dan swasta, terutama melalui investasi, menjadi faktor penting,” katanya.

Ke depan, Pemda DIY juga berharap penguatan ekspor, pengendalian impor, serta pengembangan ekonomi perdesaan dapat memberikan dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun-tahun mendatang. (ihd)

Berita Terkait

WFH ASN DIY Berlaku Setiap Jumat, Layanan Publik Dijaga Tetap Optimal
Pemda DIY Kaji Skema WFH ASN, Belum Diberlakukan dalam Waktu Dekat
ASN DIY Diminta Langsung Ngantor dan Tancap Gas Usai Lebaran, WFA Maksimal 25 Persen
Anggaran Terbatas, Pemda DIY Prioritaskan Tambal Jalan Provinsi Jelang Mudik Lebaran
Dana Desa DIY Anjlok 74 Persen, Pemda Kucurkan BKK Rp132,5 Miliar untuk Kalurahan
Harga Sembako di Gunungkidul Naik Bertahap, TPID DIY Pastikan Stok Aman
Pemda DIY Perkuat Sinergi dengan Komisi V DPR RI, Dorong Infrastruktur Berdampak Nyata
Manunggal Raharja Disiapkan Jadi Pusat Integrasi Data Kemiskinan DIY, Target Tuntas 2026

Berita Terkait

Selasa, 7 April 2026 - 21:42 WIB

WFH ASN DIY Berlaku Setiap Jumat, Layanan Publik Dijaga Tetap Optimal

Rabu, 1 April 2026 - 19:22 WIB

Pemda DIY Kaji Skema WFH ASN, Belum Diberlakukan dalam Waktu Dekat

Rabu, 25 Maret 2026 - 21:20 WIB

ASN DIY Diminta Langsung Ngantor dan Tancap Gas Usai Lebaran, WFA Maksimal 25 Persen

Jumat, 6 Maret 2026 - 17:08 WIB

Anggaran Terbatas, Pemda DIY Prioritaskan Tambal Jalan Provinsi Jelang Mudik Lebaran

Jumat, 27 Februari 2026 - 02:56 WIB

Dana Desa DIY Anjlok 74 Persen, Pemda Kucurkan BKK Rp132,5 Miliar untuk Kalurahan

Berita Terbaru

Sumatera Utara

Pengelolaan Sampah di Deli Serdang Dinilai Masih Belum Optimal

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:19 WIB