JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Rencana pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memperpanjang jalur kereta cepat Whoosh hingga Banyuwangi mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Atik Septi Winarsih, menilai proyek tersebut berpotensi menjadi kebijakan elitis jika tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Apabila masyarakat merasa belum membutuhkan jalur kereta cepat, proyek ini berisiko menjadi kebijakan elitis yang dipaksakan. Pemerintah semestinya mendengarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mewujudkan ambisi pejabat atau presiden,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (13/11).
Atik menegaskan bahwa keberhasilan proyek transportasi publik tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau panjang jalur, melainkan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Tanpa keberpihakan pada kepentingan publik, ia khawatir proyek tersebut hanya menjadi simbol pembangunan tanpa nilai pelayanan.
Dari perspektif tata kelola pelayanan publik, Atik menyebut setidaknya ada tiga indikator penting yang harus dipenuhi agar rencana perpanjangan rute tidak jatuh sebagai proyek prestise semata. Pertama, pemberdayaan tenaga kerja lokal di sepanjang jalur dan kawasan sekitar stasiun. Kedua, optimalisasi aset dan potensi ekonomi daerah agar manfaat tidak terkonsentrasi pada investor atau kontraktor dari luar. Ketiga, penetapan harga tiket yang terjangkau bagi kelompok menengah ke bawah.
“Kalau hanya bisa dinikmati kalangan tertentu, maka prinsip pelayanan publiknya sudah hilang,” katanya.
Ia juga menyoroti kesiapan Banyuwangi sebagai salah satu titik akhir rencana rute. Menurutnya, meski memiliki potensi wisata besar, infrastruktur pendukung di kabupaten tersebut belum sepenuhnya siap.
“Banyuwangi punya potensi besar, tetapi kesiapan infrastrukturnya masih minim. Saya pernah ke sana pagi-pagi, bahkan sulit mencari warung makan. Kalau proyek ini diklaim untuk meningkatkan ekonomi daerah, maka sektor pendukung seperti kuliner, penginapan, dan transportasi lokal juga harus dibenahi,” kata Atik.
Selain kesiapan daerah, ia mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman proyek KCIC Jakarta–Bandung, terutama soal pembengkakan biaya dan beban fiskal. Menurutnya, proyek berskala besar harus dibangun dengan kalkulasi ekonomi yang matang disertai transparansi pembiayaan.
“Proyek Whoosh Jakarta–Bandung saja masih menyisakan beban hutang yang belum lunas. Mungkin perhitungannya dulu tidak terlalu cermat karena lebih banyak dorongan politis ketimbang rasional ekonomi,” ucapnya.
Atik menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, serta kepuasan masyarakat –terukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)– dalam setiap proyek strategis nasional. Ia berharap rencana perluasan kereta cepat tidak menambah beban fiskal, dan benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang inklusif.
“Keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan dan kemodernan, tetapi juga dari keterjangkauan, ketepatan waktu, serta keramahan pelayanan,” pungkasnya. (ihd)
