JOGJAOKE.COM, Jakarta, 20 Juli 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) mengakselerasi implementasi program strategis pada semester kedua tahun 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat struktur perekonomian nasional yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
Komitmen tersebut menjadi respons langsung terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7). Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden menegaskan bahwa mandat ekonomi nasional harus berpijak pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Kita sedang menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya menjalankan Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini jangan dianggap suatu slogan atau suatu retorika yang indah,” kata Presiden.
Presiden juga menyoroti kebijakan sistem ekspor satu pintu untuk mengoptimalkan devisa negara. Kebijakan makro ini dinilai strategis oleh Kementerian Ekraf untuk mendorong hilirisasi dan transparansi ekspor produk dari 21 subsektor ekonomi kreatif ke pasar global.
“Kita juga bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya,” ujar Presiden.
Menindaklanjuti arahan strategis tersebut, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya didampingi Wamen Ekraf Irene Umar, menyatakan kesiapan instansinya untuk memacu tiga program flagship, yakni Aktivasi Desa Kreatif, Aktivasi Creative Hub, dan Creative by Indonesia. Program-program ini akan diperkuat melalui fasilitasi bantuan pemerintah serta penguatan kelembagaan di tingkat regional.
“Kementerian Ekraf senantiasa menghadirkan program yang memberi kesempatan kolaborasi, konsolidasi, sekaligus akselerasi untuk memastikan ekonomi kreatif tumbuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai the new engine of growth. Kami akan manfaatkan sebaik mungkin setiap program sehingga memancarkan energi kreativitas yang terus memberi manfaat nyata bagi ekosistem kreatif di Indonesia,” ungkap Menteri Ekraf.
Optimisme Kementerian Ekraf didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat performa impresif sektor ini. Hingga Maret 2026, ekspor ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 11,8 persen terhadap total ekspor nonmigas nasional, dengan realisasi investasi yang menembus angka Rp61,33 triliun. Capaian ini menjadi motor penggerak baru dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).
“Keberhasilan tata kelola ekonomi kreatif di Indonesia bukan diukur dari banyak acara atau program yang diselenggarakan, tetapi dari capaian perubahan nyata yang bisa dirasakan para pegiat ekraf. Ke depan, kami akan tetap menjaga fokus program terhadap kesejahteraan rakyat, memperkuat sinergi, serta memastikan setiap langkah yang dijalani selalu berorientasi pada dampak,” tambah Menteri Ekraf.
Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026 ini dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengevaluasi kinerja maupun sejumlah tantangan yang telah diselesaikan. Beberapa capaian Kabinet Merah Putih juga dipaparkan seperti swasembada 8 komoditas pangan, berdirinya Dana Kedaulatan Danantara, 1.000 dari 5.000 jembatan desa dibangun, 4 Sekolah Unggul Garuda dibuka, Restrukturisasi 250 BUMN ditutup, dan banyak hal yang telah dicapai dalam dua tahun pertama Kabinet Merah Putih. (lsi)
Sumber : Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
