Mendagri Minta Dukungan Kementerian untuk Pemulihan Ekonomi dan Layanan Publik Pascabencana

Kamis, 15 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memberikan perhatian dan melakukan langkah percepatan pemulihan. Hal tersebut terutama di wilayah yang belum sepenuhnya pulih dari sisi pemerintahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta sosial ekonomi.

“Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, ini tolonglah ini bisa dibantu supaya mereka bisa hidup kembali terutama pasarnya juga warung-warungnya, UMKM-nya, ini perlu kerja keras,” kata Tito pada saat rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian/lembaga di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Dalam rakor yang berlangsung selama hampir empat jam tersebut, dibahas sejumlah indikator pemulihan bencana yang masih memerlukan perhatian berbagai kementerian dan lembaga, khususnya di tiga provinsi terdampak di Sumatra. Sejumlah indikator utama, seperti tata kelola pemerintahan, layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan, akses darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial, dinilai masih perlu dipercepat, terutama di daerah yang terdampak paling parah.

Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan organisasi nonpemerintah akan mempercepat pemulihan di tiga daerah terdampak bencana.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai lembaga nonpemerintah yang telah turun langsung membantu masyarakat di wilayah-wilayah terdampak, terutama di daerah pegunungan Aceh, seperti Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

“Banyak sekali saya ketemu di gunung-gunung, di Bener Meriah, di Aceh, Aceh Tamiang, mereka bekerja. Saya lihat mereka enggak banyak pemberitaan, mereka bekerja. Tapi sangat dirasakan membantu [masyarakat],” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dapat rampung sebelum bulan Ramadan. Salah satu langkah percepatan yang akan ditempuh adalah pembersihan kawasan terdampak serta pengurangan jumlah pengungsi melalui pemberian bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing.

Bagi warga dengan rumah kategori rusak berat, diharapkan dapat berpindah ke hunian sementara (huntara). Sebagian warga juga telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), sehingga dapat menempati rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal hingga proses pemulihan selesai.

“Nah, itu yang kita harapkan dari Menteri Sosial, bisa menambahkan dari anggaran bencana dan anggaran yang nonbencana, yang tadi, PKH (Program Keluarga Harapan), sama untuk rumah tangga tadi, ekonomi dan peralatan perabotan. Kalau itu dibantu ini akan cepat selesai,” kata Tito.

Sementara itu, untuk wilayah Aceh, Tito menilai penanganan pascabencana memerlukan upaya yang lebih berat karena masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus utama pemulihan di Aceh diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai.

“Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan, sungainya sudah dikerok, itu akan jauh lebih mudah lagi menanganinya, dan itu mungkin kalau ada tambahan pasukan, TNI-Polri, Sekolah Kedinasan 15.000 aja … saya yakin dua minggu selesai,” kata Tito.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Selain itu, turut hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. (nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kementerian Perkuat Talenta Esports Lewat National Championships Grand Finale ASIED
Menteri Ekraf Siap Akselerasi Pegiat Ekonomi Kreatif ke Pasar Global Bersama Braze
Sekjen Kemendagri: HUT ke-344 Bandar Lampung Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Daerah
Mahasiswa KKN Diajak Ciptakan Solusi Berbasis Kearifan Lokal untuk Pembangunan Kepulauan Yapen
Kementrans Kembali Raih WTP, Mentrans Sebut Tata Kelola Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Satgas PRR Awasi Realisasi Dana TKD Rp144,67 Miliar untuk Percepatan Pemulihan di Solok
Mendagri Tito Dorong Pemerintah Daerah Perkuat Sistem dan Budaya Integritas Cegah Korupsi
Wamendagri Minta DPRD Pastikan APBD Berdampak Nyata, Tak Hanya Penuhi Administrasi

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 12:21 WIB

Kementerian Perkuat Talenta Esports Lewat National Championships Grand Finale ASIED

Sabtu, 18 Juli 2026 - 12:12 WIB

Menteri Ekraf Siap Akselerasi Pegiat Ekonomi Kreatif ke Pasar Global Bersama Braze

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:45 WIB

Sekjen Kemendagri: HUT ke-344 Bandar Lampung Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Daerah

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:23 WIB

Mahasiswa KKN Diajak Ciptakan Solusi Berbasis Kearifan Lokal untuk Pembangunan Kepulauan Yapen

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:49 WIB

Kementrans Kembali Raih WTP, Mentrans Sebut Tata Kelola Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Berita Terbaru

Jakarta

Menakar Ketahanan Ekonomi RI di Tengah Turbulensi Global

Sabtu, 18 Jul 2026 - 18:01 WIB