JOGJAOKE.COM, Jogja – Komite Pengaduan Masyarakat (KPM) melaporkan dugaan pelanggaran HAM dalam demonstrasi 10 November 2026 kepada Komnas HAM, Jumat (13/11/2026).
Laporan tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama Komnas HAM di Kantor LBH Yogyakarta, sekaligus mendesak pengusutan menyeluruh dugaan kekerasan aparat.
KPM menilai peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan dan kondisi sosial-politik nasional maupun daerah.
Melalui Bintang Hanggono, KPM meminta Komnas HAM menelusuri rangkaian peristiwa sebelumnya, termasuk demonstrasi Omnibus Law, penolakan UU TNI, dan berbagai aksi.
”Kami meminta persoalan ini diperiksa secara menyeluruh, bukan hanya melihat demonstrasi 10 November sebagai peristiwa tunggal,” tegas Bintang.
KPM juga menyoroti dugaan keterlibatan kelompok sipil yang mengatasnamakan organisasi masyarakat maupun unsur Jaga Warga dalam menghadapi demonstran.
Menurut Bintang, indikasi tersebut perlu diperiksa untuk mengungkap kemungkinan pola koordinasi, pembiaran, hingga perlindungan terhadap kelompok sipil tertentu.
”Kami meminta Komnas HAM memeriksa keberadaan Jaga Warga, termasuk dasar kewenangan, fungsi, dan kemungkinan keterlibatannya dalam penanganan demonstrasi.”
KPM menegaskan negara tidak boleh menyerahkan tanggung jawab pengamanan kepada kelompok sipil yang tidak mempunyai kewenangan penegakan hukum.
Soroti Pengerahan Aparat dan Militer di Malioboro
Dalam laporan tersebut, KPM turut mempertanyakan pengerahan personel kepolisian berjumlah besar, termasuk pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari luar daerah.
Kehadiran kekuatan militer secara terbuka atau show of force sepanjang Malioboro juga menjadi perhatian serius dalam laporan tersebut.
Bintang menilai pengerahan kekuatan negara harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas agar tidak menciptakan suasana intimidatif.
”Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara. Penanganannya harus mengutamakan perlindungan masyarakat, bukan justru meningkatkan ketegangan,” ungkapnya.
KPM menyebut massa aksi sebelumnya telah memiliki kesepakatan melaksanakan demonstrasi secara tertib dan damai hingga sekitar pukul 19.00 WIB.
Karena itu, KPM meminta Komnas HAM memeriksa perkembangan peristiwa secara objektif sebelum menyimpulkan demonstrasi sebagai tindakan anarkis.
Tiga Pola Penanganan Demonstran Diminta Dibongkar
KPM menguraikan tiga dugaan pola penanganan massa yang perlu diperiksa melalui penyelidikan independen berdasarkan bukti dan keterangan saksi.
Pertama, dugaan pemecahan konsentrasi massa yang kemudian diikuti serangan kelompok sipil serta penggunaan kekuatan kepolisian dalam pengamanan.
KPM menyoroti indikasi penggunaan ambulans beridentitas salah satu laskar partai untuk memasuki konsentrasi demonstran sebelum situasi mengalami perubahan.
Setelah massa terpecah, menurut laporan KPM, muncul kelompok sipil yang diduga melakukan penyerangan, disusul penggunaan gas air mata.
Kedua, KPM meminta pemeriksaan dugaan serangan langsung oleh personel Resmob dan Reskrim yang mengenakan pakaian sipil saat demonstrasi.
KPM mendesak pengungkapan identitas personel, kesatuan asal, rantai komando, serta dasar hukum pengerahan petugas berpakaian sipil tersebut.
Ketiga, KPM menyoroti dugaan penyekatan pasukan Pengendali Huru-Hara bersamaan dengan tindakan personel Resmob dan kepolisian berpakaian sipil.
”Kami ingin mengetahui apakah ketiga
unsur tersebut bekerja dalam satu skema operasi, termasuk pembagian tugas dan pertanggungjawabannya,” kata Bintang.
Sepuluh Tuntutan KPM kepada Komnas HAM
KPM menyampaikan sepuluh permohonan, mulai penyelidikan menyeluruh, pemeriksaan kelompok sipil, hingga pengungkapan legalitas pengerahan aparat kepolisian dan militer.
KPM juga meminta pengungkapan pola operasi Resmob, Reskrim berpakaian sipil, PHH, serta kemungkinan hubungan koordinasi dengan kelompok sipil.
Selain itu, pemeriksaan rantai komando, identifikasi korban, pemulihan hak, dan pengamanan seluruh bukti menjadi tuntutan penting lainnya.
Bukti yang diminta diamankan meliputi rekaman CCTV, dokumentasi media, komunikasi operasi, daftar personel BKO, serta dokumen perintah pengamanan.
KPM turut mendesak penjelasan resmi Polda DIY mengenai dasar kebijakan, prosedur, dan pertanggungjawaban penggunaan kekuatan selama demonstrasi berlangsung.
Perlindungan saksi, korban, dan pelapor dari intimidasi maupun kriminalisasi juga diminta menjadi perhatian serius Komnas HAM.
KPM berharap hasil pemantauan, penyelidikan, serta rekomendasi Komnas HAM nantinya disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan pengungkapan kasus tersebut.
Yogyakarta Bukan Ruang Intimidasi Demokrasi
Bintang menegaskan Yogyakarta memiliki sejarah panjang sebagai kota perjuangan, pendidikan, sekaligus ruang tumbuhnya gerakan demokrasi masyarakat sipil.
”Mahasiswa, aktivis, dan seluruh elemen rakyat mempunyai hak konstitusional menyampaikan kritik serta melakukan kontrol terhadap kekuasaan,” tegasnya.
Ia menambahkan KPM tidak membenarkan kekerasan dari pihak mana pun, tetapi negara memiliki tanggung jawab lebih besar melindungi masyarakat.
Menurutnya, persoalan mendasar yang harus dijawab ialah kemungkinan bergesernya penanganan demonstrasi menjadi instrumen intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.
”Kami ingin memastikan tidak ada kelompok sipil menjadi alat kekerasan terhadap rakyat, tidak ada aparat kebal hukum,” tandas Bintang.
KPM meminta Komnas HAM bekerja independen, objektif, dan transparan untuk mengungkap kebenaran sekaligus mencegah dugaan kekerasan serupa terulang.
“Demokrasi tidak boleh dikalahkan oleh intimidasi. Hak rakyat menyampaikan pendapat tidak boleh dibayar dengan kekerasan,” pungkasnya.
Bagi KPM, pengungkapan dugaan
pelanggaran HAM bukan sekadar menyelesaikan satu demonstrasi, melainkan memastikan negara bertanggung jawab melindungi kebebasan masyarakat.
“Yogyakarta membutuhkan keadilan, bukan intimidasi,” demikian penegasan Bintang Hanggono mewakili Komite Pengaduan Masyarakat dalam laporan kepada Komnas HAM.(waw)
