Keppres 33/2025 Pulihkan Hak dan Martabat Dua Guru ASN, Kemendagri Pastikan Implementasi Cepat

Jumat, 14 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGAJOKE.COM, Jakarta – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2025 tentang pemberian rehabilitasi kepada Rasnal dan Abdul Muis, Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) guna memastikan percepatan tindak lanjut administrasi pembatalan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan pengaktifan kembali kedua guru tersebut sebagai ASN.

“Inspektorat Jenderal Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi melalui Zoom meeting yang menghadirkan unsur dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum, Badan Kepegawaian Negara, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Mahendra dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Ia menekankan, melalui rapat tersebut Itjen Kemendagri memastikan pelaksanaan percepatan pembatalan Keputusan Gubernur Sulsel tentang PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengaktifan kembali Rasnal dan Abdul Muis sebagai PNS. Selain itu, rapat tersebut juga memastikan pembayaran hak keuangan keduanya setelah diterbitkannya pembatalan Keputusan Gubernur tersebut.

Sebagai informasi, melalui penerbitan Keppres tersebut negara telah memulihkan hak, harkat, martabat, dan nama baik kedua guru ASN tersebut secara penuh. Sebelumnya, keduanya diberhentikan tidak dengan hormat setelah menjalani hukuman tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Peringatan Seperempat Abad Kota Tasikmalaya! Wamendagri Wiyagus Boyong Pesan Sinergi dan Transformasi Pembangunan
Hadapi Tantangan Penyaluran Bantuan, Mendagri Instruksikan Penguatan Sistem IT Daerah
Dorong Ekonomi Desa Melesat, Wamendagri Bima Arya Minta KDKMP Gandeng BUMN dan Unsur Desa
Dorong Kemandirian Energi Wilayah 3T, Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Lirik Potensi EBT
Lakukan Penanganan Komprehensif, Wamendagri Wiyagus Soroti Peran Kunci Forkopimda Hadapi Karhutla Kaltim
Kejari Kota Bekasi Gandeng BRI, Kajari: Kerja Sama Jangan Sekadar Seremonial
Tak Boleh Asal Buat Rules! Mendagri Pastikan Regulasi Daerah Beneran Berdampak dan Tepat Sasaran
Siap Hadirkan Air Siap Minum, Satgas PRR Gandeng BRIN Verifikasi Lokasi Arsinum di Aceh Utara

Berita Terkait

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 13:38 WIB

Peringatan Seperempat Abad Kota Tasikmalaya! Wamendagri Wiyagus Boyong Pesan Sinergi dan Transformasi Pembangunan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:08 WIB

Hadapi Tantangan Penyaluran Bantuan, Mendagri Instruksikan Penguatan Sistem IT Daerah

Jumat, 16 Oktober 2026 - 13:01 WIB

Dorong Ekonomi Desa Melesat, Wamendagri Bima Arya Minta KDKMP Gandeng BUMN dan Unsur Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 - 12:55 WIB

Dorong Kemandirian Energi Wilayah 3T, Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Lirik Potensi EBT

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:56 WIB

Lakukan Penanganan Komprehensif, Wamendagri Wiyagus Soroti Peran Kunci Forkopimda Hadapi Karhutla Kaltim

Berita Terbaru