JOGJAOKE.COM, Banten – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten tahun 2025 mencapai 77,25 poin, meningkat 0,90 poin atau 1,18 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 76,35 poin. Peningkatan IPM Provinsi Banten tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terdapat indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Umur Harapan Hidup sebesar 0,48 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 3,58 persen.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo menilai kenaikan IPM Provinsi Banten Tahun 2025 menjadi bukti nyata bahwa kebijakan yang ditetaplan oleh Pemprov Banten tepat sasaran dan mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat.
“Dengan capaian IPM 77,25, Banten tidak hanya melampaui target, tetapi juga menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif dan berkeadilan,” ungkap Budi Prajogo pada Kamis (16/4/2026).
Selanjutnya, Budi mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi kuat antara kebijakan daerah dan pemerintah pusat. Di tingkat daerah, kebijakan sekolah gratis yang digagas oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, telah membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
“Program ini secara langsung mengurangi beban biaya rumah tangga, sehingga anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan,” katanya.
Budi juga menuturkan, dengan adanya program sekolah gratis bagi SMA, SMK dan SKh swasta di Provinsi Banten yang telah dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026 telah memberikan dampak positif. Diantaranya rata-rata lama sekolah (RLS) di Banten tahun 2025 mencapai sekitar 9,38 tahun, meningkat dari 9,05 tahun pada 2024.
“Kenaikan sekitar 0,33 tahun ini tergolong signifikan dan menunjukkan semakin banyak penduduk yang menempuh pendidikan lebih lama,” tuturnya.
Selain itu, kata Budi, hal tersebut juga memberikan dampak pada harapan lama sekolah (HLS) juga meningkat menjadi sekitar 13,5 tahun. Angka itu mencerminkan peluang generasi muda untuk mengakses pendidikan hingga jenjang lebih tinggi semakin terbuka.
“Peningkatan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong kualitas sumber daya manusia, yang merupakan komponen utama dalam perhitungan IPM,” imbuhnya.
Sedangkan, Budi juga menilai dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah pusat juga memberikan penguatan yang signifikan. Tidak hanya pada dimensi kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan pemerataan.
“Program ini memastikan bahwa anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang memadai, sehingga lebih sehat, lebih fokus belajar, dan memiliki potensi berkembang secara optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan MBG juga menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi lokal. Rantai pasok yang terbentuk, mulai dari petani, pemasok bahan pangan, pelaku UMKM, hingga tenaga distribusi dan menciptakan aktivitas ekonomi yang luas.
“Dampak lanjutannya terlihat pada membaiknya pemerataan ekonomi. Gini rasio Banten yang turun menjadi 0,312 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan semakin menurun. Program MBG berperan sebagai intervensi yang efektif, baik melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga maupun melalui penciptaan peluang ekonomi baru,” ujarnya.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Banten itu juga melihat sinergi antara kebijakan sekolah gratis di daerah dan program MBG dari pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan peningkatan IPM di Provinsi Banten.
“Pendidikan yang semakin terjangkau dan gizi yang semakin terjamin menciptakan generasi yang lebih siap, sementara perputaran ekonomi yang terjadi memperkuat kesejahteraan masyarakat secara luas,” jelasnya.
Budi berharap capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan mampu ditingkatkan.
“Keberhasilan peningkatan IPM 2025 memberikan keyakinan bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat mampu menghasilkan perubahan yang nyata, peningkatan IPM Banten bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa pembangunan yang inklusif melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi mampu berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya.(Lsi)
Sumber : Adpim
