Kemendagri: Transjatim Wujud Komitmen Daerah dalam Mendukung RPJMN 2025–2029 dan SDGs 2030

Rabu, 8 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Lamongan – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa hadirnya Transjatim Koridor VII rute Terminal Lamongan–Dukun (Gresik)–Terminal Paciran menjadi bukti nyata inovasi daerah dalam menyediakan layanan transportasi publik yang berkeadilan, efisien, dan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Transjatim merupakan salah satu ekosistem inovasi yang hadir di Jawa Timur secara terintegrasi. Tidak hanya memberikan layanan konvensional transportasi penumpang antarkota saja, malah juga adaptif terhadap keperluan penumpang,” kata Yusharto dalam Peresmian Operasional Bus Transjatim Koridor VII di Halaman Parkir Makam Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/10/2025).

Yusharto menjelaskan, mobilitas yang efektif menjadi landasan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Kehadiran Transjatim Koridor VII tidak hanya memperlancar pergerakan masyarakat antardaerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi sektor UMKM dan pelaku usaha lokal di sepanjang jalur layanan.

“Peluncuran koridor VII Transjatim adalah manifestasi nyata dari kolaborasi lintas sektor dan daerah dalam membangun transportasi publik yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi masa depan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti pentingnya transportasi publik sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan, polusi, dan pemborosan energi di kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Kawasan ini merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta.

Ia menegaskan, setiap tahun kemacetan dapat menurunkan produktivitas nasional hingga 0,5 persen, atau setara dengan kerugian ekonomi sekitar 4 miliar dolar AS. Di wilayah metropolitan Surabaya dan sekitarnya, dampaknya bahkan lebih signifikan.

Yusharto menambahkan, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jatim mencapai 26,52 juta unit pada 2024, meningkat lebih dari 5 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini berpotensi menimbulkan beban ekonomi baru, mulai dari penurunan kualitas udara hingga meningkatnya subsidi energi.

“Transjatim sebagai transportasi massal berperan vital dalam mengatasi persoalan yang terjadi, dengan kapasitas angkut yang jauh lebih besar dan tarif yang terjangkau, layanan ini menjadi alternatif nyata untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” ujarnya.

Lebih jauh, Yusharto menyampaikan bahwa peluncuran koridor baru Transjatim sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menitikberatkan pada pengembangan transportasi publik untuk menekan kemacetan dan polusi. Selain itu, pengembangan Transjatim juga mendukung Agenda Net Zero Emission 2060 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-11, yaitu mewujudkan kota dan komunitas yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

“Kementerian Dalam Negeri salah satu kementerian yang membina penyelenggaraan inovasi di seluruh Indonesia, kami mendukung langkah perluasan koridor ketujuh ini sebagai wujud nyata peningkatan kualitas layanan publik di Jawa Timur melalui proses pengembangan ekosistem inovasi,” pungkasnya.(nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Lebih dari 1.500 Rumah Ibadah Terdampak Bencana Telah Difungsikan Kembali
Wamendagri Bima Arya Nilai WFH ASN di Bogor Dorong Efisiensi Anggaran
Wamendagri Wiyagus Apresiasi Pelaksanaan Pola Kerja Fleksibel ASN di Lampung
Penerapan WFH ASN Dinilai Efektif Tekan Pengeluaran Energi dan Anggaran
Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Tinjau Perumahan Subsidi di Tomohon
Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Pahami Arahan Teknis Kementerian PU Secara Menyeluruh
Mendagri Tito Karnavian Pastikan Program Perumahan untuk Korban Banjir di Sitaro Berjalan
Satgas PRR Catat Kemajuan Normalisasi Sungai dan Muara di Wilayah Terdampak Hidrometeorologi

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 13:34 WIB

Lebih dari 1.500 Rumah Ibadah Terdampak Bencana Telah Difungsikan Kembali

Jumat, 10 April 2026 - 17:51 WIB

Wamendagri Wiyagus Apresiasi Pelaksanaan Pola Kerja Fleksibel ASN di Lampung

Jumat, 10 April 2026 - 17:41 WIB

Penerapan WFH ASN Dinilai Efektif Tekan Pengeluaran Energi dan Anggaran

Jumat, 10 April 2026 - 17:28 WIB

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Tinjau Perumahan Subsidi di Tomohon

Jumat, 10 April 2026 - 16:52 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Pahami Arahan Teknis Kementerian PU Secara Menyeluruh

Berita Terbaru