JOGJAOKE.COM, Kota Bekasi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi melakukan pemantauan monitoring penggunaan Digitalisasi Pendidikan melalui Smartboard bagi siswa sekolah yang menjadi program strategis dari Pemerintah Pusat di SDN Pejuang 7 Bekasi.
Kepala Kejari Kota Bekasi Sulvia Triana Hapsari mengatakan, pemantauan penggunaan Digitalisasi Pendidikan melalui Smartboard ini merupakan salah satu dukungan dari Kejari terhadap program Pemerintah Pusat.
“Terutama bagaimana program presiden bisa bermanfaat dan bisa dioperasionalkan, untuk digitalisasi pendidikan. Dimana, kami mau melihat secara langsung papan ini berfungsi, bermanfaat dengan baik atau tidak,” ucap dia melalui keterangannya saat melakukan peninjauan, Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan, selama pelaksanaan pemantauan sendiri. Pihaknya melihat bahwasanya progam Digitalisasi Pendidikan berjalan dengan baik dan bermanfaat sekali bagi siswa sekolah.
“Dengan anak-anak sangat terlihat antusias melihat papan digital interaktif, karena sebelumnya mereka juga bosan barangkali dengan metode pembelajaran yang manual, seperti papan tulis atau kapur,” sambungnya.
Namun, melalui kehadiran Smartboard sendiri mereka
bisa lebih mengoptimalkan secara penggunaan dan lainnya sebagainya.
“Tetapi yang pasti kami mendukung dari adanya program Pemerintah ini, dari Kejaksaan, Dinas Pendidikan maupun Camat dan Lurah untuk digitalisasi pendidikan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Alexander Zulkarnain menambahkan, bahwa pihaknya mengapresiasi atas peranan Kejaksaan selaku Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan fungsional pengawasan.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kejaksaan, dalam melakukan peninjauan Digitalisasi Pendidikan di SDN Pejuang 7 Bekasi,” tuturnya.
Kata dia, saat ini seluruh sekolah di Kota Bekasi sudah menerima bantuan Smartboard dari Pemerintah Pusat. Meski, secara ketersediaan baru bersifat sedikit.
“Alhamdulillah seluruh sekolah di Kota Bekasi, secara distribusi Smartboard dari Pemerintah Pusat sudah semua terdistribusikan, meskipun setiap sekolah baru punya satu. Tahun 2026 mendatang nanti akan ditambahkan kembali oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah secara bertahap,” pungkasnya. (*)
