JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mencatat kinerja inflasi yang terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan DIY pada Oktober 2025 mencapai 2,90 persen (year on year/yoy), masih dalam kisaran target nasional. Meski demikian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahwa stabilitas harga masih menghadapi tantangan menjelang akhir tahun.
“Rakorda TPID kali ini diselenggarakan pada momentum yang sangat krusial. Kita berada di titik keseimbangan antara keberhasilan menjaga stabilitas harga dan tantangan mempertahankannya di tengah tekanan musiman akhir tahun,” ujar Sri Sultan dalam Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025 di Hotel Royal Ambarrukmo, Senin (11/11/2025).
Sri Sultan menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan semata urusan ekonomi, melainkan kerja bersama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. “Forum TPID tidak boleh berhenti pada koordinasi, tetapi harus menjadi ekosistem kebijakan yang berkeadilan. Harga di pasar stabil, namun petani juga harus tetap sejahtera,” katanya.
Ia menegaskan sektor pertanian sebagai pilar utama pengendalian inflasi di DIY. Pemerintah daerah menyiapkan delapan langkah strategis menjelang Natal dan Tahun Baru, antara lain penguatan cadangan pangan, optimalisasi peran BUMD, serta perluasan akses pembiayaan pertanian. Selain itu, digitalisasi pertanian mulai diperkuat untuk memperkirakan pola tanam, kebutuhan pasar, dan potensi defisit komoditas.
“Inflasi bisa ditekan karena tidak ada spekulasi dan distorsi harga di tengah rantai pasok,” ujar Sri Sultan. Ia menegaskan pentingnya rasa kepemilikan bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah. “Semua pihak harus mlu handarbeni lan hangrukebi, merasa memiliki dan ikut menjaga,” tambahnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menyampaikan bahwa inflasi DIY tetap terkendali meskipun sedikit meningkat dibanding bulan sebelumnya. Secara bulanan, inflasi Oktober mencapai 0,42 persen (month to month/mtm), naik dari 0,15 persen pada September. Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta jasa pendidikan dan restoran.
Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain beras, kelapa, dan emas perhiasan. Sementara itu, beberapa komoditas seperti cabai rawit, bawang putih, dan kangkung justru menurun. “DIY masih termasuk provinsi dengan inflasi relatif rendah di Jawa dan tetap berada dalam koridor target nasional,” ujar Sri Darmadi.
BI mencatat, ekonomi DIY tumbuh 5,40 persen (yoy) pada triwulan III 2025, tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor konstruksi, industri pengolahan, jasa pendidikan, serta akomodasi dan makan-minum. Sinergi antar sektor dinilai menjadi penopang stabilitas harga, terutama menghadapi lonjakan permintaan akhir tahun.
Selain memperkuat kebijakan harga, BI DIY juga mengembangkan model pengendalian berbasis komunitas melalui pemanfaatan dana sosial (social fund) masyarakat. Skema ini terbukti membantu menjaga kestabilan harga saat panen raya dan memperkuat daya tahan petani terhadap fluktuasi pasar.
Dalam jangka panjang, BI merekomendasikan penerapan inovasi pertanian digital, pengaturan pola tanam berbasis data iklim, serta pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Sistem resi gudang dan Geoportal Ekonomi DIY juga akan diperluas untuk memperkuat rantai pasok antarwilayah.
“Upaya menjaga stabilitas harga tidak cukup dengan intervensi pasar, tetapi perlu komunikasi publik yang efektif,” tegas Sri Darmadi.
Dengan koordinasi yang solid antara TPID, pemerintah daerah, BUMD, Bulog, pelaku usaha, dan masyarakat, inflasi DIY diproyeksikan tetap terkendali hingga akhir tahun. Strategi kolaboratif ini diharapkan menjadi model pengendalian inflasi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. (ihd)
