Implementasi Wajib Halal Dipercepat, Kemendagri Perkuat Koordinasi dengan Pemda

Rabu, 23 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat implementasi wajib halal. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan, Pemda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diminta mengambil sejumlah langkah strategis, mulai dari sosialisasi hingga fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

“[Pemda diminta] melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai Wajib Halal Oktober 2026,” ujar Wiyagus mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Tingkat Menteri Kesiapan Implementasi Wajib Halal di Aula Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Selain sosialisasi, Wiyagus mengimbau Pemda mendorong pelaku usaha agar segera mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal. Pemda juga dapat memberikan dukungan melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Mengalokasikan anggaran APBD khususnya dari urusan Koperasi-UMKM dan Perindustrian untuk memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing,” katanya.

Menurut Wiyagus, Pemda memiliki peran penting dalam mengawal implementasi kebijakan wajib halal, meskipun urusan agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat. Dalam konteks ini, Kemendagri berperan memberikan pembinaan dan pengawasan umum kepada Pemda.

“Tugas utama Kementerian Dalam Negeri adalah melakukan pembinaan dan pengawasan umum kepada pemerintah daerah guna mengawal akselerasi sertifikasi halal,” tandasnya.

Berdasarkan data BPJPH per 22 September 2026, secara nasional telah tercatat 4.300.719 sertifikat halal yang mencakup 14.328.755 produk di 38 provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan capaian sertifikasi tertinggi, yakni sekitar 1,1 juta sertifikat, disusul Jawa Tengah sekitar 806 ribu sertifikat, dan Jawa Timur sekitar 690 ribu sertifikat. Sementara itu, sejumlah daerah masih memerlukan akselerasi. Kalimantan Barat, misalnya, tercatat memiliki 22.605 sertifikat yang mencakup 132.406 produk.

Wiyagus mengatakan, capaian tersebut menunjukkan proses sertifikasi halal telah berjalan secara masif. Namun, kesenjangan capaian antardaerah perlu menjadi perhatian bersama agar implementasi kewajiban halal dapat berjalan secara merata.

Guna mendukung langkah tersebut, Wiyagus menyebut Kemendagri siap memfasilitasi Pemda dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang selaras dengan karakteristik daerah masing-masing.

Turut hadir pada rapat tersebut Menko PMK Pratikno, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hassan, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, serta pihak terkait lainnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Pastikan Anggaran Tepat Sasaran, Sekjen Kemendagri Dorong Forsesdasi Optimalkan Belanja Layanan Dasar Masyarakat
Dorong Pemanfaatan Dana TKD Secara Optimal, Satgas PRR Sumatera Percepat Penanganan Jembatan Amblas Aceh Singkil
Pastikan Warga Tahu Hasil Pembangunan, Kemendagri Minta Pemda Perkuat Publikasi
Jadikan Birokrasi Ujung Tombak Pembangunan, Wamendagri Wiyagus Dorong Alumni Pamong Praja Sukseskan Program Nasional
Dorong Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, Ribka Haluk Fokus Perkuat Tata Kelola Produk Hukum Daerah
Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak
Kemnaker Raih Dua Penghargaan pada Anugerah Media Humas 2026
Jadikan Sektor Agribisnis Motor Ekonomi Daerah, Bima Arya Nilai Inovasi Pertanian Sidrap Layak Jadi Percontohan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:51 WIB

Pastikan Anggaran Tepat Sasaran, Sekjen Kemendagri Dorong Forsesdasi Optimalkan Belanja Layanan Dasar Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 09:01 WIB

Dorong Pemanfaatan Dana TKD Secara Optimal, Satgas PRR Sumatera Percepat Penanganan Jembatan Amblas Aceh Singkil

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WIB

Pastikan Warga Tahu Hasil Pembangunan, Kemendagri Minta Pemda Perkuat Publikasi

Rabu, 18 November 2026 - 19:14 WIB

Jadikan Birokrasi Ujung Tombak Pembangunan, Wamendagri Wiyagus Dorong Alumni Pamong Praja Sukseskan Program Nasional

Rabu, 18 November 2026 - 19:07 WIB

Dorong Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, Ribka Haluk Fokus Perkuat Tata Kelola Produk Hukum Daerah

Berita Terbaru

Yogyakarta

KAI Daop 6 Ajak Jurnalis Rasakan Integrasi Transportasi Modern

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:29 WIB