JOGJAOKE.COM, BANDUNG – Basecamp Demokrasi menggelar diskusi publik bertajuk ‘Mau Dibawa Kemana Nasib Guru Honorer Di Era Ini?’ dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di Kota Bandung, Minggu (17 Mei 2026).
Dalam kegiatan tersebut Forum ini menghadirkan Founder Basecamp Demokrasi, Diah Permata Saraswati, Guru Honorer Kota Bandung, Iis Sari Mulyani, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, serta Penggiat Pendidikan, Ikhsan Maulana.
Melalui keterangannya, Minggu (17/5), Founder Basecamp Demokrasi, Diah Permata Saraswati menegaskan bahwa, jutaan guru honorer di Indonesia masih hidup di bawah garis kelayakan.
“Ada jutaan guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K ataupun PNS. Mereka dituntut bekerja maksimal, tetapi hak kesejahteraannya belum terpenuhi. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah,” ujarnya.
Padahal dikatakan Diah, guru memiliki tugas yang sangat penting mencetak generasi muda yang tidak hanya berkualitas dari sisi akademisi namun juga akhlak dan budi pekertinya. Sehingga sangat disesalkan sampai hari ini nasib kesejahteraan guru honorer masih jauh dari kata layak.
“Padahal mulai dari pegawai biasa sampai presiden sekalipun, yang mendidik itu ya guru, tapi kenapa masih tidak terperhatikan kesejahteraannya, padahal ini sudah menjadi amanat besar dalam prembule undang-undang dasar 1945,” tegasnya.
Diah menegaskan, melalui diskusi ini diharapkan bisa menjadi masukan besar bagi pemerintah, sehingga guru honorer bisa lebih terperhatikan.
Ketimpangan nyata itupun diakui, Guru Honorer Kota Bandung, Iis Sari Mulyani (Ismed). Ia mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa, masih ada guru honorer yang hanya menerima upah Rp10.000 per jam mengajar.
“Kalau dihitung, bisa saja hanya Rp120.000 per bulan. Beban kerja sama dengan ASN, tapi kesejahteraan jauh berbeda. Bahkan sejak 2025, HPM untuk guru swasta diputus, sehingga dua tahun terakhir tidak ada tunjangan. Padahal sekolah swasta menopang ratusan ribu siswa di Bandung,” jelasnya.
Ketimpangan ini jelas nyata dari tanggung jawab besar yang diamanahkan untuk guru dalam membentuk SDM yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Disparitas dalam dunia pendidikan ini juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan. Ia menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan di Kota Bandung.
“Sekolah elit punya infrastruktur dan kesejahteraan guru yang baik, sementara sekolah swasta di pinggiran kota kondisinya memprihatinkan. Pemerintah harus menciptakan keadilan, mulai dari peningkatan kualitas guru lewat pelatihan hingga memastikan isi kantong mereka layak. Tidak boleh ada keterlambatan gaji sampai empat bulan seperti yang terjadi kemarin,” tegasnya.
Iapun memastikan diskusi ini menjadi masukan penting untuk DPRD dan Pemerintah Kota Bandung untuk mencari solusi bersama terkait masa depan dan nasib guru honorer. “Ini menjadi masukan penting buat kami, dan ini akan kami bahas di DPRD guna menyelamatkan kesejahteraan Guru Honorer dan masa depan anak anak kita,” katanya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Penggiat Pendidilan, Ikhsan Maulana menambahkan, dimensi lain tentang ketimpangan status profesi guru.
“Ada guru PNS, P3K penuh waktu, paruh waktu, hingga honorer. Padahal tugas mereka sama, mencerdaskan anak bangsa. Ketidakadilan ini berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan. Bagaimana guru bisa sepenuh hati mengajar jika profesinya tidak dihargai negara?,” katanya.
Oleh karenanya dikatakan Ikhsan, penting bagi pemerintah mampu memperhatikan Guru Honorer, yang saat ini masih terkatung katung nasibnya, untuk masa depan Indonesia. “Dari Guru orang orang hebat lahir, dari Guru Indonesia bisa berkembang sampai hari ini, sudah saatnya kesejahteraan guru menjadi prioritas, bukan untuk mencari popularitas tetapi untuk masa depan bangsa yang lebih berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Diskusi ini menegaskan bahwa, persoalan guru honorer bukan sekadar gaji, melainkan keadilan sosial dan pengakuan profesi. Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan, namun masih terjebak dalam kerentanan ekonomi dan status yang timpang.
Basecamp Demokrasi menutup forum dengan seruan agar pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret. Momentum Hari Pendidikan Nasional diharapkan menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang berpihak pada guru honorer, sehingga mereka dapat hidup layak dan tetap mengabdi demi mencerdaskan bangsa. (*)
