JOGJAOKE.COM, Kendari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan. Selain itu, masyarakat juga menginginkan agar masalah pangan menjadi atensi pemerintah.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap ketahanan pangan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa program yang paling utamanya adalah swasembada pangan.
“Bahkan beliau (Presiden) menerjemahkan negara kita, negara yang merdeka, negara yang merdeka dari pangan. Adanya kekuatan pangan yang bisa menghidupi rakyatnya sendiri,” ujar Mendagri saat membuka Gerakan Pangan Murah di Plataran eks-MTQ Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/8/2025).
Mendagri menambahkan, komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan terlihat dari meningkatnya produksi beras nasional pada 2024–2025 yang membuat stok di Bulog mencapai lebih dari 4 juta ton. Namun demikian, Mendagri mengingatkan agar persoalan stabilitas harga tetap menjadi fokus, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga inflasi agar tetap terkendali pada kisaran angka 1,5 hingga 3,5 persen. Menurutnya, angka tersebut menjadi titik seimbang yang menguntungkan baik konsumen maupun produsen. “Angka ini adalah angka yang menyenangkan konsumen dan menyenangkan produsen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyoroti dinamika harga beberapa komoditas yang perlu diintervensi, seperti cabai rawit, bawang merah, dan beras. Pemerintah, katanya, telah menugaskan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras dari stok Bulog hingga Desember 2025.
Mendagri juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif dalam memantau harga pangan. Ia menyarankan adanya koordinasi intensif melalui forum seperti grup WhatsApp yang diikuti kepala dinas terkait, untuk melaporkan perkembangan harga bahan pokok secara berkala. Kemudian perlu juga menggelar rapat rutin untuk membahas solusi atas berbagai persoalan pangan yang dihadapi.
“Tapi kalau daerah itu enggak akan terkendali kalau seandainya autopilot. Enggak ada upaya apa-apa. Enggak ada upaya membaca, punya data, dan enggak ada upaya melakukan intervensi. Ya itu autopilot,” tegasnya.(Nad)
Sumber: Puspen Kemendagri
