JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Kemajuan teknologi digital membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat, tapi juga menimbulkan berbagai risiko yang tak bisa diabaikan.
Ancaman kebocoran data, penyebaran disinformasi, serta serangan siber terhadap layanan publik menjadi tantangan serius bagi tata kelola pemerintahan modern.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Made Dwipanti Indrayanti, saat mewakili Gubernur DIY membuka
Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) se-DIY di Malioboro Ballroom, Hotel New Saphire Yogyakarta, Selasa (14/10/2025).
“Teknologi telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengelola pemerintahan. Ruang siber kini menjadi bagian dari ruang publik yang menentukan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” ujar Ni Made.
Ia menegaskan, Forkomsanda berperan penting sebagai wadah koordinasi antarinstansi dalam menjaga keamanan siber di tingkat daerah. Upaya tersebut, kata dia, harus dilakukan secara terintegrasi dalam satu ekosistem yang saling memperkuat, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Menjaga ruang siber berarti menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan layanan digital. Bila kepercayaan itu terpelihara, ruang siber tak hanya aman, tapi juga menjadi sarana memperkuat peradaban,” ujarnya.
Ni Made menambahkan, penguatan Forkomsanda bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang beretika, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Forum ini diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan arah, membangun sinergi, serta meneguhkan komitmen bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab kolektif.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi dalam sambutannya menyebut penyelenggaraan Forkomsanda DIY 2025 sangat relevan dengan tantangan era digital. “Kita perlu ruang siber yang aman dan nyaman bagi masyarakat di tengah derasnya arus transformasi digital,” ujarnya.
Nugroho menambahkan, istilah “sandi” yang sering dianggap kuno justru memiliki makna penting dalam konteks pertahanan informasi modern. “Sandi bukan soal masa lalu, tapi esensi dari sistem keamanan informasi itu sendiri,” katanya.
Ia juga menyoroti peran historis Yogyakarta dalam perkembangan persandian nasional. “Jogja memang istimewa, termasuk dalam sejarah persandian Indonesia. Di sinilah forum koordinasi persandian daerah pertama kali terbentuk –menjadi cikal bakal koordinasi siber di tingkat nasional,” ungkapnya.
Dengan sejarah panjang itu, Yogyakarta dinilai memiliki posisi strategis dalam penguatan keamanan siber nasional, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun kolaborasi keamanan digital yang terintegrasi. (ihd)
