JOGJAOKE.COM, Jogja – Sejumlah pekerjaan rumah pembangunan Kota Yogyakarta masih membutuhkan penyelesaian. Pemerintahan Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan memiliki waktu hingga 2030 untuk menuntaskan targetnya.
Pasangan Hasto-Wawan dilantik pada Februari 2025. Setelah lebih dari setahun memimpin, sejumlah agenda strategis masih menjadi perhatian, mulai pengelolaan sampah hingga pembangunan ruang edukasi.
1. Penanganan Sampah Kota yang Belum Optimal Seluruhnya
Persoalan sampah menjadi tantangan yang paling disorot. Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan gerakan pemilahan dari rumah melalui program Masyarakat Jogja Olah Sampah atau Mas JOS.
Namun, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui kampanye. Sistem pengolahan, kapasitas fasilitas, dan keterlibatan masyarakat harus berjalan beriringan agar sampah tidak kembali menumpuk.
Data Pemkot Yogyakarta pada November 2025 menunjukkan, kota ini menghasilkan sekitar 300 ton sampah setiap hari, sementara kemampuan pengolahan saat itu baru mencapai 190 ton.
Wali Kota Hasto Wardoyo menegaskan, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya. “Pengelolaan sampah dari hulu menjadi kunci pengurangan sampah di hilir,” demikian penekanannya dalam program percontohan pengolahan sampah berbasis warga.
2. Penataan Kawasan Sungai (Kali Code, Winongo, dan Gajah Wong)
Pekerjaan berikutnya menyangkut penataan kawasan Sungai Code, Winongo, dan Gajah Wong. Ketiga sungai tersebut membutuhkan upaya berkelanjutan agar kebersihan lingkungan terjaga.
Penataan sungai tidak sekadar membersihkan sampah yang terlihat. Pemerintah juga perlu mendorong perubahan kebiasaan warga, memperkuat pengawasan, dan memastikan kawasan bantaran tetap terawat.
Hasto sebelumnya menekankan pentingnya menghubungkan kebersihan lingkungan dengan kualitas kehidupan masyarakat.
“Merawat lingkungan sama maknanya dengan merawat kehidupan,” ujarnya dalam pemberitaan ANTARA pada Februari 2026.
3. Pembangunan Taman Pintar Kedua di Giwangan
Di bidang pendidikan publik, rencana pembangunan Taman Pintar kedua di kawasan Giwangan menjadi agenda yang patut dipantau. Realisasinya membutuhkan kejelasan tahapan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap ruang belajar yang menyenangkan. Namun, rencana itu perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret agar manfaatnya bisa dirasakan warga.
4. Revitalisasi Shopping Center Jogja
Agenda lainnya adalah revitalisasi Shopping Center Jogja. Kawasan ini direncanakan dikembangkan menjadi ruang budaya yang mendukung aktivitas membaca, diskusi, serta pertemuan penulis dan budayawan.
Gagasan tersebut membuka peluang untuk menghidupkan kembali fungsi kawasan sebagai ruang publik. Meski demikian, masyarakat masih perlu menunggu kepastian desain, jadwal pengerjaan, dan skema pelaksanaannya.
5. Penyeragaman Fasad Bangunan di Kawasan Malioboro
Penataan fasad bangunan di kawasan Malioboro juga masuk daftar pekerjaan yang perlu dituntaskan. Keselarasan tampak depan bangunan diharapkan memperkuat karakter budaya kawasan wisata tersebut.
Penyusunan desain bersama Dinas Kebudayaan DIY menjadi salah satu tahapan yang disebut masih berjalan. Tantangannya ialah menyelaraskan identitas kawasan dengan kebutuhan usaha dan kondisi bangunan yang beragam.
6. Realisasi Tambahan Danais Rp100 Juta per Kelurahan
Selain penataan ruang, janji tambahan Dana Keistimewaan atau Danais Rp 100 juta per kelurahan turut menjadi perhatian. Hasto menyampaikan komitmen memperjuangkannya saat masa kampanye Pilkada 2024.
“Kita bersama PDI Perjuangan sudah perjuangkan tambahan alokasi Danais per kelurahan minimal seratus juta mulai tahun 2025,” kata Hasto, dikutip ANTARA pada September 2024.
Janji tersebut perlu dibaca secara cermat: komitmen memperjuangkan alokasi tidak otomatis berarti seluruh dana telah disetujui dan diterima setiap kelurahan sesuai target awal.
Dalam pelaksanaannya, alokasi Danais berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah DIY, mekanisme anggaran, serta prioritas program. Karena itu, status realisasi harus diperiksa melalui dokumen resmi terbaru.
Enam agenda tersebut menunjukkan beragam pekerjaan yang memerlukan kesinambungan kebijakan, dukungan anggaran, koordinasi lintas pemerintahan, dan partisipasi warga. Setiap program memiliki tahapan serta tantangan berbeda.
Sisa masa jabatan hingga 2030 memberi ruang bagi pemerintah untuk memperjelas target, jadwal, indikator keberhasilan, dan capaian terukur. Keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat mengikuti perkembangannya.
Bagi warga Yogyakarta, ukuran keberhasilan bukan hanya banyaknya program yang diumumkan. Perubahan nyata di lingkungan, ruang publik, fasilitas edukasi, dan pelayanan masyarakat menjadi hal yang dinantikan.
Karena itu, evaluasi berkala terhadap janji politik Hasto-Wawan perlu berpijak pada data, dokumen anggaran, dan perkembangan lapangan. Publik berhak mengetahui mana yang selesai, berjalan, atau masih direncanakan.(waw)
