JOGJAOKE.COM, Bekasi – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian ialah evaluasi tunjangan anggota DPRD Kota Bekasi.
Kesepakatan tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, didampingi Wakil Wali Kota serta Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.
“Kami mendengar dan merasakan apa yang menjadi harapan warga Kota Bekasi. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti bersama DPRD, tentu dengan memperhatikan aturan, perundang-undangan, serta kemampuan fiskal daerah,” ujar Tri Adhianto.
Selain evaluasi tunjangan DPRD, sejumlah isu lain turut disampaikan masyarakat, di antaranya efisiensi anggaran, penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penyediaan sekolah gratis, transportasi, pembangunan infrastruktur publik seperti palang pintu kereta dan jembatan penyeberangan orang (JPO), serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Tri Adhianto, seluruh usulan tersebut akan dibahas bersama perangkat daerah terkait agar langkah yang diambil lebih terukur dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menambahkan bahwa pihak legislatif siap mendukung langkah-langkah evaluasi tersebut. “Kami telah bersepakat dengan Wali Kota, semua aspirasi masyarakat akan dibahas dalam rapat-rapat komisi dengan OPD terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkot Bekasi juga sedang mengkaji kebijakan pengelolaan PBB agar lebih berpihak pada masyarakat. Evaluasi dilakukan secara mendalam, termasuk kemungkinan pemberian diskon atau bentuk kebijakan lain yang sesuai dengan aturan keuangan negara.
Tri Adhianto menegaskan bahwa prinsip efisiensi dan kesederhanaan tetap menjadi landasan Pemkot Bekasi dalam mengelola APBD.
“Uang yang kita kelola adalah uang rakyat, maka setiap rupiah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga Kota Bekasi,” pungkasnya.(*)
