JOGJAOKE.COM, YOGYAKARTA — Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Perempatan Gramedia, Yogyakarta, Selasa (1/9/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan sekaligus mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator aksi mahasiswa, Irsyad dari UPN dan Mesa dari UGM, mengatakan terdapat sejumlah tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut. Salah satunya adalah tuntutan agar pemerintah saat ini diturunkan secara konstitusional.
Menurut mereka, aksi di kawasan Perempatan Gramedia dipilih karena merupakan salah satu titik vital yang dinilai strategis untuk menyampaikan aspirasi kepada publik.
“Perempatan Gramedia ini merupakan titik vital untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan. Ini juga bisa mewakili dan menyuarakan orang-orang yang tidak bisa melakukan aksi karena kondisi ekonomi, kebijakan regulasi, dan banyak pengabaian negara terhadap masyarakat,” ujar Irsyad saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (1/9/2026).
Mahasiswa juga mengaitkan tuntutan mereka dengan persoalan tata kelola negara, terutama dalam penanganan bencana dan pengelolaan sumber daya alam.
Mereka menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan bencana serta pengelolaan sumber daya alam yang dinilai dilakukan secara tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Berbicara menghentikan kolonialisme di Indonesia hari ini adalah berbicara bagaimana pemerintah mengatur tata kelola penanganan bencana, kemudian mengekstrak sumber daya alam di Indonesia secara serampangan,” katanya.
Mahasiswa juga menyoroti penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka menyebut persoalan kebencanaan di Sumatera hingga wilayah Nusa Tenggara Timur masih menjadi perhatian.
Menurut mereka, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan dalam prioritas anggaran negara agar penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat mendapatkan perhatian lebih besar.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut mengkritik kebijakan pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas tersebut di tengah masih adanya kebutuhan pendanaan untuk sektor pendidikan, kebencanaan, serta program kesejahteraan masyarakat lainnya.
“Anggaran kebencanaan masih minim, padahal Indonesia dalam tahun ini mengalami setidaknya ada empat bencana besar. Subsidi untuk masyarakat yang sebenarnya dijanjikan oleh Prabowo-Gibran, pendidikan gratis, transportasi publik dan lainnya juga menjadi perhatian,” ujar Mesa.
Mahasiswa mempertanyakan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Mereka menilai negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
“Apakah MBG mencerdaskan kehidupan bangsa ketika justru anggaran pendidikan untuk beasiswa, gaji dosen dan kebutuhan lainnya diabaikan hanya untuk makanan yang dipaksakan?” kata Mesa.
Selain MBG, mahasiswa juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka mempertanyakan kebijakan pendanaan program tersebut serta dampaknya terhadap otonomi pemerintahan desa.
Mahasiswa menilai pemerintah seharusnya memastikan setiap kebijakan pembangunan desa tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat desa.
“Apakah Koperasi Desa Merah Putih itu melindungi masyarakat desa sementara dana desa dipaksa untuk dikeruk dan tersisa sekitar Rp300 juta per desa? Tidak ada sama sekali otonomi desa ataupun keinginan desa yang diakomodasi,” ujarnya.
Mereka menyebut berbagai kebijakan tersebut sebagai bagian dari keresahan yang ingin disuarakan melalui aksi mahasiswa.
Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa juga menyinggung persoalan pengamanan dalam berbagai aksi massa serta dugaan adanya pembenturan antara masyarakat sipil.
Mereka menilai fungsi pengamanan dan keamanan seharusnya berada dalam mekanisme kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kita perlu tahu, tugas pengamanan dan keamanan itu seharusnya diambil alih oleh pihak kepolisian. Namun ada pengerahan kelompok yang dekat dengan rezim hari ini. Itu sebenarnya tidak sangat patut,” kata Irsyad.
Mahasiswa juga menyinggung peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Agustus tahun sebelumnya. Mereka mempertanyakan tindak lanjut terhadap temuan tim pencari fakta yang hingga kini, menurut mereka, belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.
Persoalan tersebut, kata mereka, tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga memiliki dampak di Yogyakarta.
Mereka mengingat kembali kasus meninggalnya almarhum Reza Sidiq Rotamay yang disebut terjadi sekitar satu tahun sebelumnya.
“Perang Hara Agustus tahun lalu, sudah setahun belum ada penyelesaiannya baik dari temuan-temuan dari tim pencari fakta yang ada. Sampai hari ini tidak terselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan hanya berkaitan dengan satu kebijakan pemerintah. Mereka menyatakan tuntutan tersebut merupakan akumulasi keresahan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Mahasiswa juga menilai pemerintah perlu kembali menempatkan amanat konstitusi sebagai dasar dalam menentukan prioritas kebijakan dan anggaran negara.
Mereka berharap aspirasi yang disampaikan dalam aksi di Yogyakarta dapat menjadi bagian dari tekanan publik agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai bermasalah.
Terkait berbagai tudingan dan kritik yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut, pemerintah perlu memberikan klarifikasi atau tanggapan agar informasi mengenai kebijakan anggaran, penanganan bencana, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta isu pengamanan aksi dapat dilihat secara berimbang. (Aga)
