JOGJAOKE.COM, Bandung — Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari strategi komunikasi publik dan pola kemitraan antara Pemprov Jabar dan media.
Dalam pertemuan itu, IJP Lampung menilai Jawa Barat berhasil membangun sistem komunikasi yang efektif sehingga meningkatkan visibilitas kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), di mata publik.
Perwakilan IJP Lampung Hengki Irawan mengatakan, pihaknya ingin memahami bagaimana praktik komunikasi yang dijalankan Pemprov Jawa Barat dapat diterapkan di Lampung.
“Bagaimana KDM dengan sistem kerjanya yang luar biasa sehingga membuat Gubernur Jawa Barat ini dikenal masyarakat. Kami ingin mengetahui bagaimana hubungan media dengan Gubernur KDM serta bagaimana Jawa Barat bisa menjadi daerah dengan tren komunikasi publik yang tinggi,” ujar Hengki.
Ia berharap kunjungan ini dapat membuka peluang penerapan strategi serupa di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kami berharap bisa mendapatkan informasi yang bisa diadopsi dan disinergikan dengan Pemprov Lampung,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Diskominfo Jawa Barat Andri Bukhori menjelaskan, bahwa kunci komunikasi Pemprov Jabar terletak pada evaluasi rutin serta standar operasional yang jelas.
“Strategi komunikasi kami selalu melalui evaluasi. Ada SOP dan prosedurnya, termasuk bagaimana menghadapi manajemen krisis. Minimal dua kali seminggu kami melakukan evaluasi,” kata Andri.
Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat berjalan tanpa sinergi dengan media.
“Kami sadar pemerintah tidak bisa bekerja tanpa berkolaborasi dengan teman-teman media. Karena itu kami selalu menjaga hubungan baik dengan mitra,” ujarnya.
Andri menjelaskan, Diskominfo Jabar berfungsi sebagai fasilitator, bukan pengintervensi bagi wartawan yang tergabung dalam kelompok kerja Gedung Sate atau Pokja Kesat.
“Kami hanya memastikan bahwa keanggotaan dan struktur Pokja benar-benar profesional, dibuktikan dengan sertifikasi jurnalis dan surat tugas dari kantor masing-masing,” jelasnya.
Selain dengan wartawan, Pemprov Jawa Barat juga menjalin kerja sama dengan perusahaan media dengan tetap mengedepankan kaidah dan etika jurnalistik.
“Kami bekerja sama dengan media, tapi di sisi lain kami juga punya pertanggungjawaban. Pertimbangan kerja sama selalu berdasarkan analisis,” kata Andri.
Menurutnya, Pemprov Jawa Barat juga merangkul berbagai organisasi jurnalis seperti PWI, IJTI, AJI, dan sejumlah organisasi lainnya untuk memperkuat sinergitas komunikasi pemerintah.
Ia menambahkan, seluruh media yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar harus memiliki badan hukum yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers.
Media juga diklasifikasikan mulai dari media cetak, online, media lokal daerah, hingga media nasional.
Andri mengatakan, pihaknya tetap membuka peluang kolaborasi dengan media dari luar Jawa Barat, termasuk dalam kunjungan kerja gubernur.
“Kalau ada kunjungan luar daerah, biasanya kami memberdayakan media lokal di lokasi kunjungan. Misalnya Pak Gubernur ke Lampung, ya media lokal Lampung kami libatkan untuk kolaborasi,” ujarnya.
Ia menyebut, keberuntungan lainnya adalah sosok gubernur yang sudah dikenal publik jauh sebelum menjabat.
“Alhamdulillah gubernur kami sudah terkenal terlebih dahulu, sudah punya strategi sendiri. Jadi kami tidak perlu melakukan branding dari awal,” kata Andri.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi pintu pembelajaran bagi IJP Lampung dalam memperkuat kolaborasi media dan pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan efektivitas komunikasi publik di Provinsi Lampung. (*)
