JOGJAOKE.COM, Yogyakarta – Independensi lembaga pemberantasan korupsi dan keterlibatan aktif masyarakat sipil menjadi dua aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Di tengah tantangan korupsi politik, tingginya biaya pemilu, dan perubahan regulasi, pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan dinilai perlu diperkuat agar demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) semata.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., dalam seminar CSIS Roadshow Campus bertema “Pemilu, Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional” yang diselenggarakan di Amfiteater Pascasarjana, Lantai 4, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (19/11/2026).
Dalam pemaparannya yang bertajuk “Menakar Kualitas Produk Demokrasi (Evaluasi terhadap Partai Politik dan CSO: Tinjauan Fenomenologi)”, Busyro menyoroti hubungan antara kualitas pemilu, integritas kepemimpinan, dan independensi lembaga pemberantasan korupsi.
Ia menilai perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 berdampak terhadap independensi dan kapasitas lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
Busyro Soroti Independensi KPK dan Korupsi Politik
Busyro menjelaskan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup dinilai dari penyelenggaraan pemilu secara berkala. Integritas pemimpin yang dihasilkan, proses politik yang berlangsung, dan kemampuan lembaga negara menjalankan fungsi pengawasan juga perlu menjadi perhatian.
Menurutnya, persoalan korupsi politik berkaitan dengan praktik politik uang dan pengaruh pemodal dalam proses pemilu. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas kompetisi politik sekaligus integritas kepemimpinan yang dihasilkan.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, Busyro menyoroti perubahan regulasi KPK pada 2019 yang dinilainya membawa konsekuensi terhadap independensi kelembagaan. Ia menekankan bahwa independensi lembaga pemberantasan korupsi merupakan salah satu prasyarat penting untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan.
Ketika independensi dan kapasitas lembaga pengawasan menghadapi tantangan, upaya pemberantasan korupsi serta penguatan integritas penyelenggara negara juga memerlukan perhatian lebih besar.
Masyarakat Sipil Didorong Mengawal Reformasi Politik
Selain menyoroti kelembagaan negara, Busyro menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil atau civil society organizations (CSO) dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, masyarakat sipil perlu mempertahankan sikap kritis dan independen, sekaligus aktif mengawasi kebijakan publik serta jalannya pemerintahan.
Namun, penguatan masyarakat sipil tidak cukup berhenti pada penyampaian kritik atau gagasan dalam forum diskusi. Berbagai pemikiran tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang dapat mendorong perbaikan sistem politik.
“Perlunya mobilisasi masyarakat sipil untuk mendesak revisi undang-undang partai politik dan pemilu. Selain itu, gagasan yang disampaikan dalam forum perlu diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut yang nyata,” ungkap Busyro.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam mendorong pembenahan regulasi, memperkuat pengawasan terhadap kekuasaan, dan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan demokrasi.
CSIS Soroti Dinasti Politik dan Biaya Pemilu Menjelang 2029
Dalam seminar yang sama, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, Arya Fernandes, turut membahas dinamika pemilihan presiden sejak 2004 serta tantangan demokrasi menjelang Pemilu 2029. Arya menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan pemilu memiliki faktor penentu yang berbeda, mulai dari pengaruh petahana, keinginan masyarakat terhadap perubahan, hingga dukungan politik kepada kandidat. Meski demikian, ia menilai pelaksanaan pemilu secara rutin belum tentu menghasilkan pergantian elite politik yang memadai.
Sejumlah tantangan yang disorotinya meliputi menguatnya dinasti politik, tingginya biaya politik, serta belum optimalnya keterwakilan generasi muda dalam lembaga legislatif.
“Pemilu yang rutin belum tentu menghasilkan sirkulasi elite politik yang memadai. Tantangan lainnya adalah dinasti politik, tingginya biaya politik, dan belum optimalnya keterwakilan generasi muda dalam lembaga legislatif,” jelas Arya.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem politik agar kesempatan berpartisipasi dan berkompetisi dalam pemilu semakin terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat.
Kecerdasan Buatan Jadi Tantangan Baru Pemilu 2029
Arya juga mengingatkan adanya tantangan baru dalam penyelenggaraan Pemilu 2029, khususnya terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam aktivitas politik. Teknologi seperti deepfake, voice cloning, dan konten generatif berpotensi disalahgunakan untuk menghasilkan serta menyebarkan informasi menyesatkan yang dapat memengaruhi persepsi pemilih. Karena itu, Arya menekankan pentingnya penguatan regulasi, transparansi, dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi dalam proses politik.
Ia juga mendorong transparansi dalam pemungutan dan penghitungan suara, pembukaan kesempatan pencalonan yang lebih luas, serta peningkatan keterwakilan politisi muda. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendorong kompetisi politik yang lebih terbuka, setara, dan akuntabel.
Melalui seminar CSIS Roadshow Campus, UMY menghadirkan ruang diskusi antara akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan demokrasi Indonesia dari berbagai perspektif.
Pandangan Busyro dan Arya menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu yang berlangsung secara berkala, tetapi juga lembaga negara yang independen, sistem politik yang berintegritas, partisipasi masyarakat sipil, serta pengawasan terhadap perkembangan teknologi politik. (lsi)
Sumber : Humas Umy






