Mahfud MD Paparkan Relasi Agama dan Negara dalam Kuliah Umum di UMY

Selasa, 29 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Mahfud MD saat memberikan materi kuliah umum kepada mahasiswa UMY tentang relasi agama dan negara

Foto Mahfud MD saat memberikan materi kuliah umum kepada mahasiswa UMY tentang relasi agama dan negara

JOGJAOKE.COM, Yogyakarta – Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. memaparkan sejarah relasi agama dan negara di Indonesia dalam kuliah umum bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bertema Point of View: Pancasila dan Relasi Agama-Negara, Senin (28/9/2026). Dalam pemaparannya, Mahfud menjelaskan sejarah perdebatan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Mahfud mengawali pemaparannya dengan menjelaskan polemik yang terjadi pada 1938 antara Soekarno dan Mohammad Natsir mengenai konsep negara Indonesia setelah merdeka.

Menurutnya, Soekarno menulis bahwa Indonesia sebaiknya menjadi negara sekuler seperti Turki pada masa Kemal Ataturk. Sementara itu, Mohammad Natsir berpandangan Indonesia seharusnya menjadi negara Islam karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

“Perdebatan itu berlangsung mulai tahun 1938 sampai tahun 1945,” ujar Mahfud.

Ia menjelaskan bahwa perdebatan tersebut kembali muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK). Dalam sidang itu, sebagian tokoh menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, sedangkan sebagian lainnya menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler. Perdebatan berlangsung sejak 29 Mei hingga 1 Juni 1945, ketika Soekarno menyampaikan pidato mengenai lima dasar negara.

Mahfud mengatakan BPUPK kemudian membentuk Panitia Delapan untuk mencari kesepakatan mengenai dasar negara. Namun, Bung Karno menilai komposisi panitia tersebut tidak seimbang karena terdiri atas enam wakil kelompok nasionalis sekuler dan dua wakil kelompok Islam. Komposisi itu kemudian diubah menjadi Panitia Sembilan yang terdiri atas empat wakil kelompok nasionalis, empat wakil kelompok Islam, dan satu wakil Kristen.

“Panitia Sembilan tugasnya mencari kompromi, apakah negara Islam atau negara sekuler, karena Indonesia akan segera merdeka,” jelasnya.

Dari pembahasan Panitia Sembilan lahirlah Piagam Jakarta sebagai hasil kesepakatan mengenai dasar negara. Mahfud menjelaskan bahwa rumusan tersebut kemudian dibawa ke sidang BPUPK sebagai hasil pembahasan Panitia Sembilan.

Namun, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, rumusan Piagam Jakarta mengalami perubahan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Mahfud menjelaskan Mohammad Hatta menyampaikan bahwa apabila rumusan Piagam Jakarta tetap memuat ketentuan mengenai syariat Islam, Indonesia bagian timur akan keluar dari Republik.

“Kata Bung Hatta, kalau masih ada kata Islam, orang Indonesia bagian timur akan keluar dari Republik,” tutur Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dilakukan perubahan terhadap sejumlah rumusan dalam Piagam Jakarta, termasuk perubahan sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, penghapusan ketentuan Presiden harus beragama Islam, serta perubahan rumusan mengenai syariat Islam.

“Semua kata Islam dicoret dari konstitusi. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,” katanya.

Menurut Mahfud, perubahan tersebut merupakan keputusan konstitusional yang diambil oleh PPKI sebagai lembaga yang berwenang menetapkan keputusan akhir mengenai konstitusi Indonesia.

“Pancasila yang berlaku sekarang ini adalah Pancasila yang sah,” tegas Mahfud.

Dalam Kuliah umum tersebut, Mahfud juga menjelaskan posisi Indonesia dalam hubungan agama dan negara. Menurutnya, Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Ia menjelaskan bahwa negara agama hanya mengakui satu agama sebagai dasar negara, sedangkan negara sekuler tidak mengurus agama. Sementara itu, dalam negara Pancasila, negara tetap mengurus kehidupan beragama masyarakat.

“Negara agama bukan, karena negara agama itu negara yang hanya mengakui satu agama. Negara sekuler juga bukan, karena negara sekuler itu tidak mengurus agama. Padahal di negara Pancasila agama juga diurus,” ungkapnya.

Mahfud kemudian mengutip pandangan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menyebut Indonesia sebagai negara yang “bukan negara agama dan bukan negara sekuler”. Menurutnya, negara Pancasila tetap mengurus kehidupan beragama masyarakat tanpa menjadikan satu agama sebagai dasar negara. (lsi)

Sumber : Humas umy

Berita Terkait

Dandim Wonosobo Siaga Bencana, Warga Diminta Waspada Musim Hujan
GPM Sleman Desak Traffic Light Segera Dipasang Di Cebongan
Shadow Ban Media Sosial Ancam Kebebasan Bicara Ruang Publik
Bagus Suitrawan: Cerita Lokal Bisa Mendunia Tanpa Kehilangan Identitas
‎Angin Kencang Hancurkan Atap, Warga Pringwulung Gotong Royong Pulihkan Jalan
Berangkat Resmi, Pekerja Migran Indonesia Tetap Bisa Jadi Tidak Berdokumen, Ini Penjelasan Pakar UMY
Soroti Wacana Translokasi Badak Jawa, Guru Besar UMY Desak Kebijakan Konservasi Berbasis Riset
Jogjavaganza Vol 6 Hidupkan Sehat, Budaya, Dan Keluarga Yogyakarta

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:55 WIB

Dandim Wonosobo Siaga Bencana, Warga Diminta Waspada Musim Hujan

Kamis, 19 November 2026 - 09:59 WIB

Shadow Ban Media Sosial Ancam Kebebasan Bicara Ruang Publik

Kamis, 19 November 2026 - 09:20 WIB

Bagus Suitrawan: Cerita Lokal Bisa Mendunia Tanpa Kehilangan Identitas

Rabu, 18 November 2026 - 19:02 WIB

‎Angin Kencang Hancurkan Atap, Warga Pringwulung Gotong Royong Pulihkan Jalan

Rabu, 18 November 2026 - 17:13 WIB

Berangkat Resmi, Pekerja Migran Indonesia Tetap Bisa Jadi Tidak Berdokumen, Ini Penjelasan Pakar UMY

Berita Terbaru

Jawa Tengah

Dandim Wonosobo Siaga Bencana, Warga Diminta Waspada Musim Hujan

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:55 WIB