JOGJAOKE.COM, Banten – Gubernur Banten Andra Soni memastikan tingkat inflasi di Provinsi Banten pada periode Agustus 2026 dalam kondisi terkendali. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui jaminan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
“Alhamdulillah, inflasi pada Agustus 2026, baik secara month to month maupun year on year, posisinya masih terjaga,” ungkap Andra Soni usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten, Jalan Brigjen K.H. Syam’un, Kota Serang, Senin (7/9/2026).
Menurut Gubernur Andra, konsumsi masyarakat merupakan motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, guna mengantisipasi kelangkaan pasokan di tengah musim kemarau, ia meminta seluruh pihak terkait untuk memastikan ketersediaan beras di pasaran.
”Saat ini Provinsi Banten memasuki musim tanam ketiga. Kami terus memantau produksi beras secara intensif,” ucapnya.
Andra Soni menjelaskan, beras merupakan bahan pokok utama bagi masyarakat. Untuk menjamin produksinya, pemerintah pusat dan daerah telah menggelontorkan anggaran yang signifikan pada periode 2025–2026 guna memperbaiki saluran irigasi. Hingga saat ini, tercatat sepanjang 81 kilometer saluran irigasi telah berhasil dibangun.
”Pembangunan ini menaikkan indeks irigasi kita dari 52 persen menjadi 62 persen. Artinya, pada posisi musim kemarau seperti sekarang, ketersediaan air tetap terjaga. Mudah-mudahan target panen dan produksi beras kita tidak berkurang,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya melalui sambungan virtual memaparkan, inflasi nasional secara tahun ke tahun (year on year) pada bulan Agustus 2026 mencapai 3,19 persen, sedangkan inflasi bulan ke bulan (month to month) berada di angka 0,21 persen.
“Kenaikan ini disumbang oleh komoditas daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Kenaikan harga beras di daerah mana pun perlu diwaspadai dan segera diintervensi,” tegas Tito.
Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi penurunan produksi pertanian akibat kemarau panjang serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama kemajuan suatu wilayah.
”Pertumbuhan ekonomi dibangun oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah yang meyakinkan bahwa uang beredar di masyarakat, peningkatan investasi, serta neraca ekspor-impor yang surplus,” paparnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Yusniar Juliana menyebutkan, inflasi Banten secara month to month pada Agustus 2026 tercatat sebesar 0,13 persen, sementara secara year on year mencapai 2,95 persen.
“Secara tahun kalender, inflasi tercatat 1,31 persen. Inflasi bulanan ini didorong oleh andil kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik sebesar 0,11 persen,” terang Yusniar.
Ia menambahkan, pada periode yang sama juga terjadi deflasi (penurunan harga) di sektor transportasi serta pada biaya pendidikan yang turun sebesar 0,22 persen. Adapun inflasi year on year utamanya didorong oleh komoditas daging ayam ras, sigaret kretek mesin, jagung manis, dan cairan pelembut pakaian.
Berdasarkan sebaran wilayah, tingkat inflasi year on year tertinggi tercatat di Kabupaten Lebak (4 persen), disusul Kabupaten Pandeglang (3,9 persen), Kota Serang (3,2 persen), Kota Cilegon (3,1 persen), dan Kota Tangerang (2,2 persen).
Sebagai langkah mitigasi berkelanjutan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Sofwan Kurnia merekomendasikan sejumlah strategi pengendalian inflasi daerah. Langkah tersebut meliputi operasi pasar bahan pangan, penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi mesin pertanian, serta kepastian kelancaran jalur distribusi.
”Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan keakuratan dan kapasitas data, serta melaksanakan komunikasi publik yang efektif,” pungkasnya. (gla)
Sumber : Adpim
