Wamendagri Bima Arya: Percepatan Realisasi APBD Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jumat, 26 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memacu pemerintah daerah (Pemda) agar segera meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini penting dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional.

“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui maksimalisasi dari belanja daerah adalah faktor utama,” tegasnya saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan, percepatan realisasi APBD menjadi kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi, menambah lapangan kerja, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur. Bima juga mengingatkan agar pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai. “Nah, sekali lagi ini adalah target minimal dari capaian realisasi belanja daerah,” ujarnya.

Meski secara umum realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian positif, Bima menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah daerah. Ia mencontohkan ada daerah dengan pendapatan yang tinggi, tapi belanjanya belum berjalan optimal. Karena itu, ia meminta Pemda yang realisasi belanjanya masih rendah agar segera mengambil langkah percepatan.

Di lain sisi, Bima memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi belanja. Hal itu mulai dari keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk turun langsung memantau perkembangan realisasi belanja di setiap perangkat daerah.

“Kita mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau [kepala] dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya bisa maksimal,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga berdialog dengan para perwakilan Pemda yang hadir. Dialog tersebut untuk menggali lebih jauh persoalan yang dihadapi daerah dalam merealisasikan APBD, sekaligus mencari solusi agar penyerapan anggaran dapat dipercepat.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Pulihkan Layanan Adminduk Pascagempa, Ditjen Dukcapil Terbitkan 358 Dokumen di Manggarai Barat
Gempa Flores Ganggu Layanan Adminduk, Dirjen Dukcapil Kirim Tim ke Ngada
SMSI Bakal Kukuhkan Pokja News Room Jaga Desa 5 Provinsi Besar di Dewan Pers
Pencegahan Karhutla Diperkuat, Mendagri Tito Libatkan Pemda hingga Tingkat Desa
Wamendagri Wiyagus Dorong Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Eliminasi TB di Sumsel
Bantuan Presiden Cair, Mendagri Tito Pastikan Dukungan Penanggulangan Bencana NTT
Dukcapil Bergerak ke Tujuh Kabupaten Terdampak Gempa NTT
Kenaikan Harga Komoditas, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Turun ke Pasar

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 14:28 WIB

Gempa Flores Ganggu Layanan Adminduk, Dirjen Dukcapil Kirim Tim ke Ngada

Selasa, 25 Agustus 2026 - 07:53 WIB

SMSI Bakal Kukuhkan Pokja News Room Jaga Desa 5 Provinsi Besar di Dewan Pers

Senin, 24 Agustus 2026 - 18:24 WIB

Pencegahan Karhutla Diperkuat, Mendagri Tito Libatkan Pemda hingga Tingkat Desa

Senin, 24 Agustus 2026 - 18:18 WIB

Wamendagri Wiyagus Dorong Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Eliminasi TB di Sumsel

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:12 WIB

Bantuan Presiden Cair, Mendagri Tito Pastikan Dukungan Penanggulangan Bencana NTT

Berita Terbaru

OPINI

Dari TPA Sampah ke Bank Pakan: Jawaban Krisis Pakan Ternak

Selasa, 25 Agu 2026 - 17:57 WIB

Yogyakarta

Penumpang KAI Daop 6 Naik 23 Persen saat Libur Maulid Nabi

Selasa, 25 Agu 2026 - 15:25 WIB

Yogyakarta

GPM Gunungkidul Rawat Tradisi, Bumikan Marhaenisme Rakyat di Petir

Selasa, 25 Agu 2026 - 14:55 WIB