Staf Ahli TP PKK Pusat Tekankan Sinergi Posyandu, PKK, dan Dinas Terkait untuk Optimalkan Layanan

Kamis, 25 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Nagekeo – Staf Ahli Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Yane Bima Arya mendorong kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Posyandu Kelurahan Danga, Kabupaten Nagekeo, NTT, Kamis (25/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Yane menjelaskan, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan yang tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Sejak 2024, layanan Posyandu mencakup enam bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta sosial.

“[Saat ini] Posyandu bukan hanya urusan bayi, ibu hamil, tapi juga remaja, usia subur, dan sampai lansia,” ungkap Yane.

Transformasi ini dinilai penting karena bertujuan memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. Karena itu, ia mendorong kader Posyandu lebih aktif mencatat kebutuhan masyarakat sesuai enam bidang SPM, mulai dari pembinaan pendidikan, pemantauan pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK), hingga pendampingan trauma pascabencana.

“Kita dorong setiap Posyandu memiliki enam pelayanan standar pelayanan minimal tersebut,” ucapnya.

Terkait dukungan anggaran, Yane menegaskan kader Posyandu tidak perlu khawatir karena setiap bidang layanan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dinas terkait. Ia juga mengingatkan pentingnya memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam perencanaan daerah agar memperoleh alokasi anggaran.

“Jadi, misalnya yang berkaitan dengan pelayanan sosial kita gandeng Dinas Sosial, ketertiban umum kita gandeng Satpol PP, dari pendidikan sudah jelas Dinas Pendidikan, PU oleh PUPR. Nah, itu semuanya digandeng,” jelasnya.

Selain sinergi antardinas, Yane menekankan pentingnya kolaborasi antara Posyandu dan PKK. Menurutnya, PKK berperan sebagai penggerak dan pemberi edukasi sehingga program Posyandu dapat berjalan lebih optimal.

Dalam kunjungan tersebut, Yane juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Bantuan itu berasal dari TP PKK, Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih (Seruni KMP), serta Badan Gizi Nasional (BGN).

“Saya ingin menitipkan kepada kami semua rombongan untuk menyampaikan amanah, sembako yang akan kami berikan ini dari Seruni, Seruni itu ikatan istri-istri menteri, dari PKK, dan juga dari Badan Gizi Nasional,” tandasnya.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Satgas PRR Percepat Pembersihan Lumpur untuk Pemulihan Aktivitas Masyarakat
Pembangunan Huntara Capai 71 Persen, Jumlah Pengungsi di Tiga Provinsi Sumatera Terus Berkurang
Mendagri Tito: Belanja APBD Harus Dipercepat untuk Menggerakkan Perekonomian dan Sektor Swasta
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Aktif Kendalikan Inflasi dan Pastikan Ketersediaan Pangan di Daerah
Ketum SMSI Angkat Isu Verifikasi Media dan UKW dalam Rapimnas di Jakarta
Mendagri Tekankan Kesiapsiagaan Pemda Hadapi Arus Mudik dan Inflasi Lebaran
Mendagri Tekankan Pentingnya UMKM untuk Stabilitas Ekonomi
Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Fokus Tangani Mudik, Keamanan, dan Inflasi Saat Lebaran

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 19:23 WIB

Satgas PRR Percepat Pembersihan Lumpur untuk Pemulihan Aktivitas Masyarakat

Senin, 9 Maret 2026 - 17:14 WIB

Pembangunan Huntara Capai 71 Persen, Jumlah Pengungsi di Tiga Provinsi Sumatera Terus Berkurang

Senin, 9 Maret 2026 - 17:07 WIB

Mendagri Tito: Belanja APBD Harus Dipercepat untuk Menggerakkan Perekonomian dan Sektor Swasta

Senin, 9 Maret 2026 - 16:52 WIB

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Aktif Kendalikan Inflasi dan Pastikan Ketersediaan Pangan di Daerah

Senin, 9 Maret 2026 - 14:01 WIB

Ketum SMSI Angkat Isu Verifikasi Media dan UKW dalam Rapimnas di Jakarta

Berita Terbaru

OPINI

Advokat sebagai Penjaga Rasionalitas Hukum di Abad ke-21

Selasa, 10 Mar 2026 - 10:23 WIB