JOGJAOKE.COM, Jayawijaya — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk turun langsung dalam prosesi perdamaian konflik perang suku yang digelar di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (23/5/2026).
Prosesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan surat pernyataan damai yang disaksikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan tokoh adat yang telah membuka ruang perdamaian dengan penuh kerendahan hati dan jiwa besar.
“Saya tidak bisa bicara banyak. Saya mewakili pemerintah pusat yang hadir di kota ini. Sejak awal kami mengikuti seluruh tahapan dan semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” katanya.
Ia juga menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri yang mewakili Presiden Republik Indonesia berupa apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat Papua Pegunungan yang telah memilih jalan damai melalui pendekatan adat. Sebagai perempuan adat Papua, Ribka mengaku terharu melihat penyelesaian konflik dilakukan secara adat oleh para tokoh dan masyarakat.
“Saya menangis, tetapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara adat dengan jiwa besar,” ucapnya.
Ribka menegaskan bahwa keamanan menjadi syarat utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak akan mampu menjalankan pembangunan secara maksimal apabila kondisi keamanan tidak kondusif.
“Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daerah harus aman dulu baru kita bisa membangun,” ungkapnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian persoalan melalui jalur keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung sebelum berujung pada kekerasan.
“Jangan langsung selesaikan dengan cara-cara kekerasan. Sudah cukup,” tambahnya.
Di sisi lain, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyebut perdamaian adat tersebut sebagai langkah penting untuk menghentikan siklus konflik antarsuku yang terus berulang di wilayah Papua Pegunungan.
Ia menjelaskan bahwa tradisi patah panah merupakan bagian penting dalam penyelesaian perang adat yang diwariskan leluhur.
“Hari ini kami melaksanakan satu tanda acara perdamaian lepas adat dengan mematahkan alat perang yaitu panah,” tuturnya.
Ia melanjutkan, penyelesaian konflik secara adat harus dilakukan secara utuh agar tidak memicu konflik baru di kemudian hari. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan menyiapkan regulasi melalui Perdasi dan Perdasus terkait mekanisme penyelesaian konflik adat.
“Kita akan masukkan dalam Perdasi dan Perdasus supaya penanganan konflik seperti ini ada hukum peradilan adat yang berjalan,” ujarnya.
John Tabo juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi menyelesaikan konflik adat menggunakan uang pemerintah. Ia menilai penyelesaian adat harus kembali pada nilai-nilai budaya asli masyarakat pegunungan.
“Persoalan begini tidak boleh lagi dibantu bayar pakai uang pemerintah kepada rakyat. Tidak boleh. Berhenti. Kamu selesaikan secara adat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan serta melindungi generasi muda Papua Pegunungan agar tetap berakar pada budaya dan nilai adat yang diwariskan leluhur.
Adapun pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga memastikan langkah rehabilitasi dan rekonsiliasi pascakonflik, termasuk penanganan rumah-rumah warga yang terdampak akibat konflik perang suku tersebut.
Prosesi perdamaian tersebut dihadiri para bupati, jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten, aparat TNI-Polri, tokoh gereja, tokoh adat, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Papua Pegunungan.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
