JOOGJAOKE.COM, YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah melalui pengembangan unit usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih bertajuk WAMIRA (Warung Milik Rakyat). Program ini diproyeksikan menjadi model ekonomi kerakyatan berbasis komunitas yang mempertemukan peran pemerintah, pelaku usaha, koperasi, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Peluncuran WAMIRA dilakukan di Koperasi Kelurahan Merah Putih Giwangan, Jumat (22/5/2026), dipimpin Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Yogyakarta. Pemerintah menargetkan sedikitnya 45 titik WAMIRA beroperasi hingga 2027 sebagai jaringan distribusi pangan murah berbasis wilayah.
Langkah ini dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menekan laju inflasi pangan melalui pemangkasan rantai distribusi.
Hasto mengatakan, Koperasi Merah Putih tidak boleh hanya bergantung pada satu sektor usaha, melainkan harus terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai unit usaha produktif. WAMIRA, menurutnya, menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
“WAMIRA ini bagian dari aktivitas baru koperasi merah putih. Tujuannya supaya ada produksi, hasil penjualan bergerak, masyarakat terbantu, sekaligus menjadi alat pengendalian inflasi,” kata Hasto saat peluncuran.
Menurut dia, konsep WAMIRA mengadaptasi model distribusi murah seperti Warung Segoro Amarto yang sebelumnya hadir di pasar tradisional, namun kini diperluas langsung ke lingkungan permukiman warga melalui pengelolaan koperasi.
Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur, beras, hingga bahan pangan lain dengan harga lebih kompetitif karena didukung kerja sama bersama BULOG dan distributor lokal.
“Kalau jalur distribusi dipotong, harga otomatis menjadi lebih murah. Inilah fungsi koperasi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan distributor secara langsung,” ujarnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, mengatakan keberadaan WAMIRA merupakan bentuk konkret penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Menurut Veronica, pengendalian inflasi membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah sebagai fasilitator, koperasi sebagai pengelola distribusi, pelaku usaha sebagai pemasok, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Ini bentuk sinergi antara dinas koperasi dan dinas perdagangan. Koperasi mengelola usahanya, sementara perdagangan menghubungkan dengan distributor seperti BULOG agar rantai distribusi lebih pendek dan harga bisa ditekan,” katanya.
Tidak hanya menjadi saluran distribusi pangan murah, WAMIRA juga disiapkan sebagai ruang pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Setiap koperasi disebut akan mengembangkan produk unggulan yang disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap WAMIRA tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sesuai harga eceran tertinggi (HET), tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui perluasan pasar produk masyarakat.
Untuk menjaga efektivitas program, Pemkot Yogyakarta juga menyiapkan sistem pengawasan berkala, mulai dari monitoring stok barang, kepatuhan harga, hingga pembatasan pembelian agar distribusi lebih merata dan tidak menimbulkan spekulasi pasar.
Saat ini, selain di Giwangan, WAMIRA mulai beroperasi di sejumlah wilayah seperti Ngampilan, Kuncen, Jetis, dan Gondokusuman. Pemerintah menargetkan 14 titik beroperasi sepanjang 2026 sebelum diperluas menjadi 45 lokasi pada 2027.
Di tengah perhatian pemerintah pusat terhadap stabilitas harga pangan nasional, model WAMIRA di Yogyakarta dinilai dapat menjadi contoh penguatan ekonomi berbasis koperasi yang tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan warga dalam pengendalian inflasi daerah. (Aga)
