JOGJAOKE.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya keseimbangan antara prosperity (kemakmuran) dan sustainability (keberlanjutan) sebagai fondasi utama pembangunan nasional saat menerima audiensi Center for Environmental, Social and Governance Studies (CESGS) Universitas Airlangga (UNAIR), Senin (4/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menko AHY juga menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan kalangan akademisi guna menghasilkan kebijakan yang adaptif, berbasis data, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kolaborasi bukan hanya berimbang, melainkan juga erat dan tidak terpisahkan antara policy makers dengan kalangan akademisi yang mengedepankan teori, substansi, empirical studies, serta terus diperbarui dengan perkembangan ilmu pengetahuan global,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi ini merupakan bagian dari pendekatan pentahelix yang harus diwujudkan secara konkret. Ia mendorong penguatan peran lembaga riset sebagai pusat unggulan yang mampu menjembatani gagasan dan implementasi kebijakan.
“Saya menyambut baik dan mendorong CESGS menjadi Center of Excellence for Sustainable Development dan Sustainable Business, sekaligus menjadi anchor dalam isu environment, social, and governance,” tambahnya.
Menko AHY menegaskan arah kebijakan pembangunan nasional saat ini bertumpu pada dua fondasi utama, yakni prosperity dan sustainability, yang harus berjalan beriringan.
“Kita selalu menempatkan prosperity dan sustainability dalam satu tarikan napas yang sama. Prosperity tidak bisa ditunda karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sementara sustainability memastikan keberlanjutan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia melihat tantangan global di bidang lingkungan justru membuka peluang inovasi apabila direspons dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Dari krisis bisa menjadi peluang. Dengan intervensi science, innovation, dan technology, berbagai solusi dapat dihasilkan, seperti waste to energy, carbon capture, hingga carbon trading,” jelasnya.
Menko AHY juga menekankan pentingnya penerjemahan kebijakan ke dalam implementasi konkret di lapangan. Salah satu contoh adalah upaya perlindungan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
“Melindungi Pantura sama dengan melindungi sekitar 29 persen GDP nasional, karena lebih dari 50 juta masyarakat tinggal di wilayah tersebut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci utama.
“Tidak ada negara yang sukses tanpa good governance. Transparansi, akuntabilitas, serta checks and balances harus terus dijaga agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Pada audiensi tersebut, Menko AHY didampingi Staf Khusus Menteri, Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, serta Irjen Pol. Arif Rachman.(lsi)
Sumber : KemenkoInfra
