Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Perkuat Koordinasi Forkopimda

Kamis, 23 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Medan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar menjaga kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kekompakan tersebut menjadi modal mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan bersih dari korupsi.

Mendagri menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Ia mengingatkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya sangat menentukan stabilitas dan efektivitas pembangunan.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah pahami betul posisi sebagai Ketua [Forkopimda] itu untuk mengoordinasikan para pimpinan daerah,” ujarnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa daerah dengan Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menghambat penanganan masalah di lapangan.

Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk membangun komunikasi yang intensif, baik melalui pertemuan formal maupun informal. Hal ini dinilai penting untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis antarunsur pimpinan daerah.

“Jadi kekompakan ini penting, sekali lagi buat kegiatan reguler entah sebulan sekali, dua bulan sekali lah oke lah, kumpul-kumpul,” jelasnya.

Selain itu, Mendagri menyoroti secara serius persoalan korupsi dan pemborosan anggaran yang masih terjadi di sejumlah daerah. Ia mengingatkan bahwa praktik tersebut berdampak besar terhadap kepercayaan publik dan citra Pemda.

Menurutnya, maraknya kasus korupsi dalam beberapa waktu terakhir telah memunculkan persepsi negatif yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam penyaluran anggaran ke daerah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.(LSI)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Wamendagri Bima Arya Ajak Daerah Manfaatkan APKASI Otonomi Expo 2026 untuk Tarik Investasi
Evaluasi Dana Otsus Tahap II, Wamendagri Ribka Haluk Desak Pemda Percepat Penyaluran
Wamendagri Bima Arya Tekankan Peran Strategis Generasi Muda Hadapi Disrupsi Digital
Urbanisasi Terus Berkembang, Bima Arya Dorong Pemkot Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Mendagri Tito Perkuat Penanganan Gempa NTT, Tim Asistensi Kawal Pemanfaatan Bantuan Presiden
Dampak Gempa NTT Ditangani, Mendagri Tito Pastikan Adminduk dan Bantuan Presiden Tersalurkan
Hak Sipil Korban Gempa NTT Dipulihkan, Dukcapil Terbitkan Ribuan Dokumen Kependudukan
Pameran Roepa Merdeka Tampilkan Kreativitas Seni Instalasi DWP BIN, Dekranas Beri Apresiasi

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 19:13 WIB

Wamendagri Bima Arya Ajak Daerah Manfaatkan APKASI Otonomi Expo 2026 untuk Tarik Investasi

Kamis, 27 Agustus 2026 - 18:40 WIB

Evaluasi Dana Otsus Tahap II, Wamendagri Ribka Haluk Desak Pemda Percepat Penyaluran

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:14 WIB

Wamendagri Bima Arya Tekankan Peran Strategis Generasi Muda Hadapi Disrupsi Digital

Rabu, 26 Agustus 2026 - 19:43 WIB

Urbanisasi Terus Berkembang, Bima Arya Dorong Pemkot Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Rabu, 26 Agustus 2026 - 18:14 WIB

Mendagri Tito Perkuat Penanganan Gempa NTT, Tim Asistensi Kawal Pemanfaatan Bantuan Presiden

Berita Terbaru

Yogyakarta

Siapa Botok? Aktivis Pati yang Berani Melawan Kebijakan Penguasa

Kamis, 27 Agu 2026 - 16:20 WIB

Yogyakarta

KA Malabar Tertemper Truk di Klaten, 13 KA Ikut Terdampak

Kamis, 27 Agu 2026 - 16:17 WIB