JOGJAOKE.COM, BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memperkuat implementasi digitalisasi keuangan daerah secara terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan dan meraih hasil optimal pada ajang Championship TP2DD tahun 2026.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting) Finalisasi Pengisian Championship TP2DD 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bank Lampung, Bandarlampung, Selasa (21/4/2026).
Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung tersebut melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pendapatan serta belanja daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Kehadiran keduanya menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat implementasi digitalisasi keuangan daerah secara terintegrasi.
Gubernur Mirza mengatakan digitalisasi menjadi kebutuhan dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan modern.
“Kita ingin memastikan seluruh transaksi keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja, dilakukan secara non-tunai, terintegrasi, dan transparan,” ujar Mirza.
Ia menambahkan, capaian Lampung pada Championship TP2DD 2025 yang berada di peringkat kelima dari 10 provinsi se-Sumatera menjadi evaluasi penting untuk peningkatan kinerja ke depan.
Provinsi Lampung sendiri menargetkan tahun 2026 menjadi lebih baik, bahkan optimistis menjadi yang terbaik tingkat provinsi se- Sumatera.
Dalam upaya tersebut, Gubernur Mirza mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Lampung sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk memperkuat sinergi.
Menurutnya, peran Bank Lampung sangat strategis dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan kelancaran sistem pembayaran digital.
Lebih lanjut, Mirza menegaskan bahwa keberadaan TP2DD menjadi motor utama dalam mendorong transformasi digital di daerah, termasuk melalui berbagai inovasi yang telah dikembangkan.
Salah satu inovasi tersebut adalah aplikasi Saibara (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah) milik Pemerintah Provinsi Lampung yang digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi pembayaran retribusi daerah secara digital dan terintegrasi.
“Saibara menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung digitalisasi pendapatan daerah. Dengan sistem ini, kita bisa memastikan proses lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyoroti hasil heatmap Championship TP2DD 2025. Ia menyebutkan, meski pada aspek outcome telah menunjukkan capaian positif dengan skor hijau, masih terdapat sejumlah kelemahan pada aspek proses dan output.
Ia mendorong TP2DD untuk lebih optimal dalam mengakomodir kegiatan atau progres serta memaksimalkan penginputan data dan dokumen pendukung.
Untuk batas akhir pengumpulan formulir dan dokumen pendukung melalui SIP2DD yakni 24 April 2026.
“Ini harus menjadi perhatian bersama agar seluruh proses dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Wagub Jihan.
Jihan menegaskan bahwa upaya digitalisasi tidak semata-mata untuk mengejar penilaian dalam ajang Championship TP2DD.
“Kita tidak hanya sekadar mengejar penilaian. Itu hanya efek ikutan. Yang utama adalah memastikan fondasi transformasi digital benar-benar terjadi di daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, ekosistem keuangan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.(LSI)
Sumber : Adpim
