JOGJAOKE.COM, Jogja – Sekitar 90 tenaga outsourcing yang bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu dinas di Kota Yogyakarta diduga menjadi korban penipuan berkedok pengurusan sertifikasi Garda Pratama.
Total kerugian para korban diperkirakan mencapai Rp180 juta. Kasus ini memicu keprihatinan luas, terutama karena menyasar pekerja dengan penghasilan terbatas.
Dugaan penipuan ini melibatkan seorang oknum berinisial ND yang saat kejadian diketahui merupakan pegawai aktif di sebuah perusahaan pemenang tender di instansi tersebut.
ND disebut menawarkan jasa pengurusan sertifikat resmi dengan biaya Rp2 juta per orang sejak Januari 2026.
“Saat itu dijanjikan cepat jadi dan resmi dari kepolisian,” ungkap salah satu korban.
Para korban mengaku menyetorkan uang secara bertahap demi memenuhi syarat profesi sebagai satuan pengamanan.
Namun hingga kini, sertifikat yang dijanjikan tak kunjung diterbitkan secara sah.
“Kami merasa dirugikan, karena sudah membayar, tapi sertifikat tidak jelas keabsahannya. Ini sangat merugikan kami sebagai pekerja,” ujar korban lainnya.
Kasus ini telah dilaporkan ke Polda DIY pada 16 April 2026. Sejumlah pihak, termasuk Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta, mendesak agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Tidak hanya individu, tetapi juga harus ditelusuri kemungkinan keterlibatan pihak perusahaan,” tegas Santoso, pengamat ketenagakerjaan, Senin (20/4/2026).
Santoso menilai kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja outsourcing yang rentan disalahgunakan.
“Perbuatan ini berpotensi melanggar pasal penipuan, penggelapan, hingga pemalsuan dokumen,” katanya.
Para korban pun berharap kasus ini segera diusut tuntas dan ada pemulihan kerugian.
“Kami hanya ingin keadilan dan uang kami kembali,” tutup perwakilan korban. (waw)
