JOGJAOKE.COM, Lebak – Sikap tidak kooperatif ditunjukan oleh sebuah perusahaan, PT Gilang Hidro Lestari, yang diduga menggunakan tanah milik warga Desa Cikamunding, Kabupaten.Lebak, sebagai akses jalan operasional tanpa memberikan ganti rugi.
Direktur utama perusahaan tersebut bahkan dilaporkan mangkir dari panggilan Polda, memicu kemarahan dan kekecewaan dari masyarakat.
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah warga menyampaikan bahwa lahan milik mereka telah lama dimanfaatkan untuk kepentingan operasional perusahaan PT Gilang Hidro Lestari
Hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait kompensasi yang diberikan kepada warga Desa Cikamunding.
Ironisnya, saat upaya hukum mulai ditempuh dan aparat memanggil pihak perusahaan untuk dimintai keterangan, perusahaan tidak mengindahkan.
“Kalau merasa benar kenapa harus menghindar? Ini semakin menegaskan bahwa ada yang tidak beres,” ungkap warga dengan nada geram.
Ketidakhadiran perusahaan dalam panggilan resmi aparat penegak hukum dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap proses hukum sekaligus menunjukan minimnya itikad baik dalam menyelesaikan persoalan dengan warga. Sikap tersebut memunculkan dugaan bahwa perusahaan PT Gilang Hidro Lestari lebih memilih “bersembunyi” daripada bertanggung jawab.
Sejumlah pihak, dan salah satunya kuasa hukum warga, Icha Suharna M, menilai bahwa tindakan ini bukan hanya mencederai masyarakat tetapi juga menjadi preseden buruk bagi dunia usaha. Perusahaan seharusnya hadir sebagai bagian dari solusi, bukan justru menambah konflik dengan cara menghindari tanggung jawab.
Icha Suharna M menegaskan bahwa lahan tanpa izin dan tanpa ganti rugi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi, ketidakpatuhan terhadap panggilan aparat dalam berimpilikasi dalam proses penegakan hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan klarifikasi resmi, terutama dirut perusahaan tersebut.
Sikap bungkam ini semakin memperkuat kesan bahwa perusahaan tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah secara terbuka dan bertanggung jawab.
Masyarakat kini menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas!.
Publik menilai, hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi yang abai terhadap hak rakyat.
Icha Suharna menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan keadilan bagi warga yang terdampak. (*)
